JAKARTA – Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2016, menunjukan terdapat 6500 kasus kekerasan seksual yang  terjadi sepanjang tahun 2015, baik di ranah personal/ rumah tangga maupun di ranah komunitas.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengatakan beberapa tahun terakhir bahkan tak sedikit kasus-kasus kekerasan seksual yang disertai  ancaman pembunuhan hingga kematian korban, dan pelakunya diidentifikasi lebih dari satu orang (dilakukan secara massal/ gang rape).

Hal demikian disampaikan dalam jumpa pers menjelang Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (K16HAKtP) di Kantor Komnas Perempuan, Kamis (24/11/2016). Kampanye tahunan ini akan diadakan selama 16 hari pada 25 November – 10 Desember 2016 mendatang.

Menurut Yuniyanti, kekerasan seksual dengan korban anak juga terinstitusi dalam perkawinan anak yang hingga saat ini masih terjadi di masyarakat. Analisis data prevalensi perkawinan anak usia dini yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 1.000 anak perempuan menikah setiap harinya di Indonesia.

Sepanjang tahun 2010-2014, Komnas Perempuan bersama dengan mitra jaringan K16HAKtP yang tersebar di berbagai daerah telah mengusung tema Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani, dan terbukti telah berhasil membuka pengetahuan baru di masyarakat akan kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini sunyi disuarakan dibalik dinding-dinding rumah, kantor, tempat umum, institusi pendidikan, dan ruang-ruang lain, baik karena ketidakpahaman publik tentang kekerasan seksual dan minimnya akses korban terhadap layanan, termasuk dalam hal ini kuatnya stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual.

Komnas Perempuan menegaskan, kesadaran atas kedaruratan situasi kekerasan seksual semakin menguat seiring peran media dalam menginformasikan kasus-kasus Kekerasan Seksual dan pernyataan Presiden RI bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan luar biasa.

Namun sayangnya, dalam kerangka hukum Indonesia kekerasan seksual masih dianggap sebagai kejahatan kesusilaan semata, sehingga mengurangi derajat kekerasan seksual yang menimbulkan dampak yang berat bagi korban, dan menguatkan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.

Untuk itu, hadirnya kerangka hukum yang berpihak dan memperluas akses keadilan bagi korban menjadi penting dan mendesak. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah masuk dalam prolegnas prioritas 2016 perlu terus didorong untuk segera dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang. (asr)

Share

Video Popular