JAKARTA – Pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru dimulai pada hari ini, Senin (28/11/2016). Pemberlakuan ini setelah dilakukan revisi, oleh karena itu masyarakat diharapkan menggunakan media sosial dengan arif dan bijaksana serta tak turut mendistribusikan informasi yang tak diketahui kebenarannya.

Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Henry Subiakto, mengatakan UU ITE mengatur bahwa tersangka pada kasus ini tak bisa lagi ditahan. Ini dikarenakan sanksi hukum hanya 4 tahun, kecuali jika selanjutnya putusan hukum sudah inkrah dan dilakukan penahanan sesuai putusan hakim.

Menurut Henry, atas pemberlakuan UU ITE ini diharapkan kepada masyarakat untuk menggunakan aplikasi sosial media dengan berhati-hati terkait pendistribusian berbagai informasi. Apalagi, pada UU ITE itu justru pasal-pasal diberlakukan menjerat orang yang menjadi bagian mendistribusikan informasi tersebut.

“Kita menggunakan medsos itu hati-hati, jangan mudah meng-share, karena sebenarnya yang dijerat UU ITE bukan hanya pembuat tapi justru yang mendistribusikan atau mentransmisi atau yang membuat bisa diaksesnya informasi elektronik itu,” katanya dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2016).

Henry menambahkan, pada dasarnya apa yang terjadi banyak masyarakat ikut men-share dikarenakan menganggap informasi yang dia terima menarik.  Padahal, kata Henry, isi yang di-share itu menuduh orang melakukan perbuatan tertentu yang belum tentu benar. Padahal perbuatan tersebut justru mencelakakan orang.

Menurut Henry, UU ITE yang diberlakukan tak mengatakan bahwa pembuat informasi tersebut akan terjerat.  Tetapi UU ITE mengatur, tiap orang tanpa sengaja dengan mendistribusikan atau mentransmisikan atau bisa membuat bisa diakses elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. “Di situ orang yang suka share bisa dijeratkan hukum pidana kalau yang di-share adalah sebuah tuduhan orang lain yang tak benar,” tegasnya.

Lebih jauh, Henry menepis bahwa UU ITE bertujuan untuk mengurangi kebebasan berpendapat. Menurut dia, definisi kebebasan berpendapat berbeda dikarenakan dalam kerangka menyatakan setuju atau tak setuju, mengevaluasi suatu kebijakan. Justru pada UU ITE ini yang dilarang bukan persoalan pendapat, tapi orang-orang yang menyampaikan atau mendistribusikan fakta-fakta palsu.

Chairman Mastel Indonesia, Nonot Harsono, menilai awalnya saat berkomunikasi menggunakan tatap muka orang lain melihat apa perbuatannya. Namun pada gadget atau komputer,  orang tersebut merasa dia hanya seorang diri sehingga dia bebas untuk berkata apa saja.  Padahal foto dirinya serta informasi yang dia sebarkan diketahui orang banyak.

Menurut Nonot, norma sosial atau etika saat tatap muka atau online padahal sama. Sehingga  tak jauh berbeda nilai sakit hatinya saat seseorang menghina orang lewat online atau tatap muka. Bahkan sebarannya melalui medsos menjadi luas, karena tatap muka itu misalnya dimaki-maki satu orang jika dibandingkan di medsos diketahui oleh orang banyak seperti ribuan orang yang dimiliki pada teman akun facebooknya.

“Jadi impact lebih besar dengan medsos, karena dia belakang layar dia merasa sendirian, semacam berkurang kesadaran, masyarakat diharapkan tetap menjaga etika sosial karena teknologi adalah alat,  dijaga adalah etika saat online dan tatap muka adalah sama,” katanya. (asr)

Share

Video Popular