JAKARTA – Kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ahok akan disidang pada Selasa, 13 Desember 2016 mendatang pukul 09.00 WIB. Pada sidang ini polisi sudah menyiapkan skenario pengamanan sidang.

“Sidangnya pada 13 Desember 2016, hari Selasa,” kata Humas PN Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Menurut Hasoloan, Majelis Hakim langsung dipimpin oleh Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dwiarso Budi Santiarto. Sedangkan anggotanya adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu Jupriyadi, Abdul Rosyad, Josep V. Rahanto, dan I Wayan Wirja.

Sidang kasus Ahok ini akan digelar oleh PN Jakarta Utara secara terbuka. Akan tetapi dikarenakan adanya keterbatasan ruangan, maka sidang tak bisa menampung banyak orang. Oleh karena itu, PN Jakarta Utara meminta pengertian kepada masyarakat.

Lokasi sidang Ahok akan digelar di bekas Gedung  Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Sidang digelar di lokasi bekas PN Jakarta Pusat dikarenakan, Gedung PN Jakarta Utara sedang direnovasi.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan kepolisian sudah menyiapkan sejumlah skenario untuk pengamanan sidang Ahok. Menurut Tito diperlukan langkah pengamanan dikarenakan sidang Ahok akan menarik perhatian massa dalam skala luas.

“Kepolisian sudah menyusun langkah untuk mengamankan sidang karena berpotensi berkumpulnya massa,” kata Tito saat rapat kerja dengan Komisi III DPR  RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/12/2016).

Perkara Ahok dilimpahkan oleh Bareskrim Polri kepada Kejaksaan Agung setebal 826 halaman terdiri keterangan 30 saksi dan 11 saksi ahli. Ahok ditetapkan Bareskrim sebagai tersangka atas dugaan penistaan agama terkait Surat Al Maidah ayat 51.

Ahok pada perkara ini disangka melakukan penistaan agama sebagaimana diatur Pasal 156a KUHP juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukuman maksimal pada pelanggaran ini 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1.000.000.000. (asr)

Share

Video Popular