JAKARTA – Ketua Setara Institute, Hendardi menilai adanya keganjilan dan keanehan dalam pemberkasan perkara Gubernur Non-Aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga ditetapkan P21 oleh Kejaksaan Agung.

Menurut Hendardi, berkas perkara Ahok yang berjumlah 826 halaman hingga kemudian ditetapkan oleh Kejagung P21 dalam waktu singkat dan secepatnya juga dilimpahkan kejaksaan ke Pengadilan dinilai tak ada keseriusan dari Kejaksaan.

“Ini semakin menegaskan bahwa Kejaksaan Agung tidak mengkaji secara serius berkas perkara itu. Bagaimana mengkaji 826 halaman hanya dalam waktu yang sangat singkat?,” tegas Hendardi melalui rilis tertulis, Selasa (6/12/2016).

Hendardi menambahkan  alasan memenuhi kehendak publik sehingga kasus itu dipercepat,  justru menegaskan bahwa trial by mob bekerja efektif dan mempengaruhi independensi jaksa dalam menetapkan keterpenuhan unsur pidana dalam peristiwa pidana.

Menurut Hendardi, jika tekanan publik menjadi variabel yang berpengaruh pada proses penegakan hukum, maka ini sangat membahayakan sistem peradilan Indonesia ke depan. Hendardi menegaskan, cepat dan tanggap itu tidak berarti menegasikan proses yang fair, karena fair trial adalah hak setiap orang.

Hendardi menyatakan bahwa, kejaksaan sama sekali tidak menjalankan perannya sebagai dominus litis atau pengendali penyidikan oleh kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Pada pemberkasan cepat kilat ini, Hendardi menilai kejaksaan Agung tak ubahnya seperti tukang pos.

“Kejaksaan lebih menyerupai sebagai tukang pos yang hanya mengantarkan berkas dari kepolisian ke pengadilan. Inti dari asas dominus litis ini adalah adanya kontrol secara seksama untuk mendeteksi potensi penyimpangan yang kemungkinan terjadi pada proses penyidikan,” ujarnya.

Lebih jauh Hendardi menambahkan hingga proses pelimpahan berkas tampak bahwa profesionalisme dan imparsialitas Kejaksaan Agung terus dipertaruhkan. Kinerja kali ini telah menambah daftar panjang kegagalan Jaksa Agung dalam memimpin Korps Adhyaksa. Apapun obsesi Jokowi untuk menjawab kehadiran negara melalui penegakan hukum yang adil akan sulit terwujud.

“Sudah cukup alasan untuk Jokowi mengganti posisi Jaksa Agung dengan sosok baru yang lebih kredibel dan berintegritas,” kata Hendardi. (asr)

Share

Video Popular