Media Hongkong mengutip sebuah dokumen yang berasal dari tingkat tertinggi di Zhongnanhai yang berisikan draft rancangan reformasi pada sistem kepemimpinan negara, pemerintah, militer dan peradilan.

Dokumenm menyebutkan bahwa warga negara Tiongkok non Partai Komunis Tiongkok/PKT selain bisa menduduki jabatan wakil di tingkat pemerintahan pusat,  wakil gubernur atau wakil walikota, ia dapat pula diangkat sebagai Mahkamah Agung, Jaksa Agung serta jabatan setingkat wakil di bidang kemiliteran.

Sebuah artikel yang dimuat majalah Hongkong ‘Zhengming’ edisi Desember menyebutkan bahwa di dalam surat edaran yang dirilis pada pertengahan bulan lalu oleh Politbiro Pusat bersama Tim Persiapan Sidang Paripurna ke 19 PKT dengan judul “Saran untuk Rancangan Reformasi dan Pembangunan Kelembagaan Nasional di Tiongkok”  dijelaskan bahwa, para tokoh non Partai Komunis Tiongkok dimungkinkan untuk menduduki jabatan di pemerintahan pusat, NPC dan CPPCC, lembaga bidang kemiliteran, termasuk beberapa posisi tingkat atas dalam pemerintahan nasional, sistem militer dan peradilan.

Berikut ini adalah isi utama dari surat edaran termaksud :

Dalam struktur personalia nasional yang terdiri dari 2 jabatan wakil ketua, maka satu di antaranya bisa dijabat oleh tokoh bukan anggota PKT.

Personil untuk jabatan wakil perdana menteri dan anggota dewan penasihat negara akan dipilih dari nama-nama yang terdaftar di Dewan Negara setelah mendapatkan rekomendasi dari para pemuka internal dan eksternal partai (PKT) dan diperiksa oleh pihak yang berwenang.

Nama-nama yang terdaftar sebagai wakil ketua CPPCC (Chinese People’s Political Consultative Conference) sebelumnya akan diumumkan kepada masyarakat untuk kemudian ditetapkan melalui pemilihan umum.

Para tokoh non partai yang memenuhi syarat dan telah melalui pemeriksaan pihak berwenang dapat dicalonkan untuk kemudian diangkat menjadi  Mahkamah Agung atau Jaksa Agung.

Para tokoh non partai yang lulus pemeriksaan pihak berwenang dan sesuai prosedur organisasi dapat dinominasikan sebagai gubernur propinsi, kepala pemerintahan daerah atau walikota.

Para profesional non partai yang memenuhi kualifikasi dapat diangkat sebagai pimpinan tingkat wakil pada lembaga kemiliteran, pertahanan nasional, dan kepada mereka akan diberikan wewenang dan hak yang sama.

Para profesional non partai yang memenuhi kualifikasi dapat ditunjuk sebagai ketua presidium dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, Dekan Ilmu Sosial, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Tingkat Propinsi atau Ketua Akademi Ilmu Sosial Tingkat Propinsi.

Selain itu, surat edaran juga menyebutkan tentang larangan kepada anggota dari Partai Komunis Tiongkok untuk bergabung dengan partai-partai demokrasi lainnya, memiliki keanggotaan dari dwi partai, lebih-lebih menduduki posisi pimpinan dari partai demokrasi itu.

Analis dari Radio France Internationale (RFI) mengutip laporan media Hongkong menyebutkan bahwa, ini mungkin menjadi petanda ada rencana untuk mereformasi sistem kepemimpinan di Tiongkok yang pengesahannya akan dilakukan dalam Sidang Paripurna tahun depan.

Menanggapi isu reformasi sistem kepemimpinan tersebut, pengamat politik independen Tang Jingyuan memberi penjelasan kepada NTDTV bahwa pemberian kesempatan kepada para tokoh non partai untuk masuk pemerintahan, menduduki jabatan penting di militer dan peradilan mencerminkan besarnya keinginan Xi Jinping dan rezimnya untuk memperbaiki proporsi dan komponen dalam politik Tiongkok dengan cara memperbesar kekuataan politik pihak non PKT.

Tang Jingyuan percaya bahwa ‘Surat edaran minta saran’ itu tak lain adalah untuk ‘menguji suhu air’, seberapa dari usulan itu yang dapat terealisir tentu belumdapat dipastikan. Tetapi, dari sana kita bisa melihat kurang lebih arah politik yang akan ditempuh oleh rezim Beijing.

Media corong PKT ‘Harian Rakyat’ pada 16 Juni tahun ini menerbitkan sebuah artikel berjudul “Sejarah Perkembangan Pemimpin Utama Tiongkok” yang mengulas kembali tentang perkembangan lembaga Komite Politbiro, Komite Sentral PKT, Komite Militer pusat dan lainnya, mengatakan bahwa lembaga-lembaga utama itu tidak sejak awal didirikan langsung berprestasi tanpa melalui penyesuaian-penyesuaian dan reshuffle kepemimpinannya, tetapi melalui reformasi yang disesuaikan dengan perkembangan situasi. (Sinatra/rmat)

Share

Video Popular