Xi Jinping Meniru Barat Juga Meniru Tradisi

Reformasi militer oleh Xi Jinping bisa dikatakan meniru Barat, sekaligus juga meniru tradisi. Di zaman Tiongkok kuno, pemisahan “sistem komando militer” dan “sistem kendali militer” (yakni administratif militer dan komando militer) sudah bukan hal baru lagi.

Pada Dinasti Song (960 – 1279) terdapat teori “pemisahan tiga kuasa militer”. Dewan Penasihat memiliki kuasa mengerahkan pasukan militer, tapi tidak mengendailkan dan tidak mengkomando pasukan militer. San Ya bertugas mengendalikan dan mengkomando pasukan militer, tapi tidak memiliki kuasa untuk mengerahkan pasukan.

Begitu terjadi perang, kaisar memerintahkan panglima perang memimpin pasukan maju ke medan laga, maka terbentuklah pemisahan “kendali militer” dan “komando militer”, dan kekuasaan tertinggi ada di tangan kaisar.

Setelah “penyerahan kekuasaan pasukan”, Kaisar Song menempuh cara pembagian seperti di atas, untuk mencegah terjadinya gerakan separatis oleh Majelis Militer seperti yang terjadi pada zaman Dinasti Tang.

Kaisar pendiri Dinasti Ming (1368 – 1644) yakni Zhu Yuanzhang juga memisahkan antara “komando militer” dan “kendali militer”, membentuk pusat komando (terbagi menjadi komando 5 pasukan) yang menguasai seluruh pasukan militer dan pusat komando hanya menguasai keanggotaan militer dan administratif militer, tidak memiliki kuasa mengerahkan pasukan.

Penilaian naik turunnya pangkat para perwira dan kuasa mengerahkan pasukan semua terletak pada Divisi Tempur. Setiap terjadi perang, kaisar memerintah jendral dan divisi tempur untuk mengerahkan pasukan, pemimpin dari pusat komando akan memimpin pasukan ke medan perang, kuasa militer tertinggi ada di tangan kaisar.

Jika dikatakan reformasi militer meniru sistem Barat dan juga meniru tradisi Tiongkok. Sistem pengawasan terbaru yang digerakkan oleh Xi Jinping lebih banyak bercermin pada tradisi Tiongkok, karena di masyarakat Barat modern ini tidak memiliki institusi resmi yang berkriteria tinggi seperti itu.

Tiongkok sejak jaman Dinasti Qin (221SM – 207SM) telah mulai menerapkan auditor, kemudian dibentuk pula forum auditor, sampai ke zaman Dinasti Ming dan Qing (1636 – 1912) diubah menjadi Dewan Inspeksi, inilah yang kini dikenal dengan Otoritas Pengawasan Administratif Pusat yang ada sekarang, merupakan “instansi pengawasan” di luar kendali perdana menteri. Ia bertanggung jawab untuk memeriksa dan menggugat pejabat dan menegakkan kedisiplinan.

Badan Legislatif yang diterapkan di Taiwan saat ini termasuk juga Badan Eksekutif, Badan Yudikatif, Badan Pengawas dan Badan Uji merupakan lima institusi yang disebut institusi pengawas. “Pemisahan 5 Kekuasaan” ini dibentuk dari ide sistem politik yang dicetuskan oleh Sun Yat Sen.

Pada 11 November, Xi Jinping memperingati 150 tahun ulang tahun Sun Yat Sen, dan menyebut Sun Yat Sen sebagai “pahlawan bangsa yang agung, seorang patriot yang agung, seorang pionir agung yang membawa revolusi demokrasi Tiongkok”.

Komentator bernama Li Lin mengatakan, Xi Jinping belajar dari pemerintahan Taiwan yang menerapkan sistem “pemisahan lima kekuasaan”, belajar dari Sun Yat Sen, dan pengalaman pemerintahan Chiang Kai Shek dan Chiang Ching Kuo.

Hal yang mengejutkan kalangan luar adalah “pertemuan Xi Jinping dan Ma Yingjeou (presiden Taiwan hingga tahun 2015)” dan parade militer memperingati kemenangan melawan Jepang pada PD-II, yang sebenarnya merupakan refleksi dari ketertarikan dan kesan baik Xi Jinping terhadap sistem pemerintahan Taiwan (yang asalnya dibentuk oleh Sun Yat Sen).

Pada trilogi kekuasaan di negara Barat (legislatif, yudikatif, eksekutif) yang terpisah tidak memiliki instansi pengawas yang independen, namun memiliki instansi peradilan. Dan pada laporan hasil Sidang Paripurna VI disebutkan “lembaga peradilan” sejajar dengan Kongres Rakyat Nasional, dengan pemerintah, dan instansi pengawas, bagaimana penempatannya oleh Xi Jinping, akan menarik perhatian luas.

Li Lin menyatakan, “Setelah menjabat, Xi Jinping berkali-kali menegaskan akan memerintah sesuai hukum, dalam kondisi seperti ini, ia mendorong reformasi sistem yudikatif, membentuk lembaga yudikatif tingkat negara bukan hal mustahil.

Jika fungsi dari kejaksaan sekarang dibagi sebagian pada Komisi Pengawas, maka yudikatif dan eksekutif bisa digabungkan dan ditingkatkan fungsinya menjadi lembaga yudikatif tingkat nasional. Dan reformasi politik Xi Jinping berawal dari reformasi mekanisme pengawasan, adalah bertujuan menegakkan wibawa untuk memberantas korupsi, pemberantasan korupsi menjadi faktor penilaian terbesar berbagai pihak, melakukan reformasi politik dari sisi ini pun menjadi wajar.

Pemikiran Reformasi Xi Jinping Sedang Terwujud?

Reformasi Xi Jinping tidak hanya sebatas pada reformasi sistem politik, tapi juga menyangkut kebudayaan tradisional dan ranah agama-kepercayaan. Besarnya penghargaan Xi Jinping terhadap kebudayaan tradisional Tiongok bisa dibuktikan dari beberapa kali pidato terbukanya.

Pada  2013, narasumber dari kalangan petinggi Beijing mengungkapkan pada Epoch Times dan NTDTV, “impian Tiongkok” versi Xi Jinping ada tiga hal, yakni impian kebudayaan tradisional Tiongkok, impian konstitusi Tiongkok dan impian agama kepercayaan Tiongkok.

Menurut narasumber, Departemen Propaganda yang dikuasai oleh Liu Yunshan mengartikan “impian Tiongkok” sangat berbeda dengan yang dicanangkan oleh Xi Jinping, hal ini membuat Xi Jinping sangat marah.

29 September 2013 sebuah berita dari Reuters cabang Beijing membuktikan informasi yang diperoleh Epoch Times tersebut. Liputan itu mewawancarai tiga orang sumber informasi independen yang masing-masing memiliki hubungan dengan petinggi Beijing.

Berita menyebutkan, menurut Xi Jinping Tiongkok sedang mengalami kemerosotan moralitas, pertumbuhan ekonomi yang pesat selama bertahun-tahun dan warga yang tergila-gila dengan kekayaan menyebabkan kekosongan moral, dan harus ditambal dengan kebudayaan tradisional Tiongkok dan agama-kepercayaan. Oleh karena itu kebijakan terhadap agama kepercayaan di Tiongkok pun bakal disesuaikan lagi, agama kepercayaan tradisional akan mendapat perlakuan lebih longgar.

Berita menyebutkan, Xi Jinping menyadari bahwa pemberantasan korupsi hanya mengobati gejalanya saja, untuk mengobati sampai ke akarnya harus melakukan reformasi pada sistem politik dan agama kepercayaan.

Selanjutnya Li Lin berpendapat, sepertinya konsep pemerintahan Xi Jinping meminjam sistem yang ada di Barat, juga menyerap sistem tradisional Tiongkok klasik, Xi Jinping memiliki peta jalannya sendiri dan berupaya menciptakan suatu terobosan baru.

“Membangkitkan kembali kebudayaan tradisional, mengembalikan kebebasan beragama dan berkepercayaan, mengubah sistem politik Partai Komunis Tiongkok/PKT, merobohkan cara-cara penguasa yang dianggap sakti bagi PKT seperti kerja paksa, keluarga terencana, kependudukan, sistem militer, politik-hukum dan lain-lain, maka dalam proses ini dengan sendirinya PKT bakal musnah, Tiongkok akan beralih menjadi masyarakat yang bebas dari partai komunis,” komentar Li Lin.

Dalam proses memperbaiki sistem PKT, rakyat melihat bahwa sistem otoritarian PKT sangat jahat, anti kemanusiaan dan tidak berperikemanusiaan. Sekarang banyak orang tidak memahami Xi Jinping, hanya karena Xi Jinping pada dasarnya masih berada di dalam sistem/tubuh partai komunis. Tapi Xi Jinping tidak bodoh, pada akhirnya ia akan mencampakkan sistem partai komunis, ia tidak akan untuk selamanya menjadi kambing hitam bagi mereka. (sud/whs/rmat)

Share

Video Popular