Keterkaitan Dinamika Politik dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

492
Ilustrasi politik (http://www.architechsolutions.com)

JAKARTA – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai pada tahun depan akan menjadi tahun yang penting tidak hanya dalam dinamika politik, namun juga ekonomi Indonesia. Di medio Februari 2017, Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Menurut LIPI, studi menunjukkan ada korelasi positif antara semakin baiknya iklim demokrasi dengan pergerakan kemajuan ekonomi. Sementara itu, perekonomian nasional juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi global yang nampaknya belum ‘bersahabat’ dengan tantangan dan kepentingan nasional yang dihadapi. Inilah yang menjadi alasan bahwa prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI, Tri Nuke Pudjiastuti mengungkapkan, stabilitas dan kondusifitas politik nasional dan daerah harus dijaga karena menjadi determinan kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam menjaga iklim investasi nasional. Sedangkan pada tingkat global, Nuke katakan, kembali keluarnya Indonesia dari keangotaan negara-negara pengekspor minyak (OPEC) menjadi tantangan baru yang harus dihadapi.

Di sisi lainnya, Agus Eko Nugroho, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI mengungkapkan bahwa adanya ekspektasi suku bunga global yang rendah, sebagaimana disampaikan dalam World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF) pada Oktober 2016, akan memberikan keuntungan pula bagi negara-negara berkembang terutama dalam bentuk aliran modal masuk.

“Ini tentu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang,” ungkapnya dalam siaran pers LIPI, Rabu (14/12/2016).

Sementara itu, kata Agus, kondisi ketidakpastian di Eropa setelah Brexit, belum jelas arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat dengan presiden terpilih, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta dinamika harga komoditas akan menjadi tantangan eksternal yang perlu diperhitungkan juga oleh para pengambil kebijakan dalam menggerakkan roda perekonomian.

Kemudian, Agus juga menyoroti dari sisi politik nasional dan lokal, telah terjadi peningkatan kinerja demokrasi di Indonesia secara kuantitas, tetapi secara kualitas gerak perjalanan transisi demokrasi di Indonesia berjalan sangat lambat. Sehingga, Indonesia masih berada pada posisi atau kategori demokrasi prosedural.

Hal ini ditunjukkan antara lain oleh semakin meningkatnya kebebasan sipil, namun masih banyak diekspresikan dengan cara-cara anti demokrasi seperti demonstrasi dengan kekerasan dan pemaksaan kehendak.

Pada sisi lain, lembaga demokrasi belum berperan secara memadai. Akibatnya, walaupun kebebasan sipil meningkat, namun peran lembaga demokrasi sebagai saluran hak politik masyarakat cenderung tersumbat. “Kondisi ini baik secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi iklim investasi dan kinerja ekonomi,” tekan Agus.

Sementara itu, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Esta Lestari menyoroti sisi lain pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dikatakannya, sektor maritim perlu lebih dioptimalkan untuk mendongkrak lagi pertumbuhan ekonomi negeri ini.

“Namun demikian, peningkatan daya saing di sektor maritim, membutuhkan kebijakan ekonomi di empat pilar daya saing yang inklusif meliputi sumber daya manusia, infrastuktur, tata kelola pemerintahan dan lembaga keuangan,” pungkasnya. (asr)