JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak secara keseluruhan atas uji materi  UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Uji materi ini dengan nomor registrasi 57/PUU-XIV/2016, 58/PUU-XlV/2016, 59/PUU-XlV/2016 dan 63/PUU-XlV/2016.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis MK Arief Hidayat dalam pembacaan amar putusan uji materi UU Tax Amnesty di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Para pemohon gugatan atas UU Tax Amensty adalah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh lndonesia (KSPSI).

Sebelumnya para penggugat menilai tax amnesty menjadi karpet merah bagi para pengemplang pajak, memberikan “diskon” habis-habisan terhadap pengemplang pajak, menggagalkan program whistleblower dan menabrak prinsip keterbukaan informasi.

Para penggugat juga menilai kebijakan Tax Amnesty berpotensi dimanfaatkan oleh penjahat perpajakan dan tidak akan efektif seperti tahun 1964 dan 1986 serta menghilangkan potensi penerimaan negara.

MK dalam memutuskan amar putusan mempertimbangkan sejumlah pertimbangan termasuk pendapat para ahli dengan berbagai sisi pandangan. Ahli Prof. Dr. Saldi Isra yang menyoroti sisi kepastian hukum dari pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak ini. Menurut ahli, pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak melalui Undang-Undang a quo telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang mencakup empat.

Empat Faktor tersebut pertama, bentuk pengaturan kebijakan dimaksud telah dituangkan dalam bentuk hukum yang tepat, yakni Undang-Undang; kedua, rumusan normanya sudah jelas dan tidak multitafsir serta tidak diubah setiap saat sehingga menimbulkan kebingungan; ketiga, adanya konsistensi antarnorma (baik vertikal maupun horizontal); dan keempat, keberlakuannya yang bersifat prospektif dan proporsional.

Sedangkan pada sisi pidana dari UU 11/2016, ahli Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, antara lain menyatakan bahwa hukum pidana pajak merupakan ius singulare yang memiliki norma dan sanksi hukum yang mengandung sifat administratif dan pidana yang artinya penerimaan terhadap pendapatan negara lebih diutamakan daripada pemberlakuan sanksi pidana badan berupa perampasan kemerdekaan.

Lebih lanjut dikatakan, paradigma hukum pidana saat ini telah mengalami pergeseran orientasi, yang semula berorientasi keadilan retributif (pembalasan) kini paradigmanya adalah keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Dari ketiga paradigma tersebut menurut Ahli, dihubungkan dengan sifat ius singulare dari hukum pidana pajak, maka dalam kaitan dengan dibebaskannya peserta pengampunan pajak setelah membayar dengan persentase tertentu dapat dibenarkan. Secara teori, hal itu dinamakan istilah pointless of punishment, yang artinya menghukum yang tidak perlu haruslah dihindari jika tujuan dari Undang-Undang sudah terpenuhi. (asr)

Share

Video Popular