JAKARTA – Kementerian Peridustrian memperkuat daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional agar menghasilkan produk yang lebih berkualitas dibandingkan barang impor serupa sehingga akan mampu memenangi pasar domestik maupun internasional. Apalagi, sektor prioritas ini memiliki rantai nilai dan proses yang telah terintegrasi dari hulu sampai hilir.

“Industri TPT pada tahun ini mulai menunjukkan geliat pertumbuhannya dan diharapkan tahun depan kembali menjadi rising industry yang terus mendorong pertumbuhan industri dan meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi nasional,” kata Sekjen Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat mewakili Menteri Perindustrian pada acara Wisuda Politeknik STTT Bandung, Jawa Barat, Sabtu (17/12/2016).

Kemenperin mencatat, selama periode tahun 2015, produk industri TPT dalam negeri menyumbangkan nilai ekspor sebesar USD 12,28 miliar atau setara dengan 8,17 persen dari total ekspor nasional. “Selain itu, memberikan surplus pada devisa negara sebesar USD 4,31miliar, yang sebagian besar dari industri pakaian jadi atau garmen,” ungkap Syarif dalam siaran pers Kemenprin.

Langkah sinergi yang dilakukan Kemenperin bersama pemangku kepentingan terkait dalam menetapkan kebijakan khusus dan tepat bagi peningkatan daya saing industri TPT nasional, antara lain pembebasan pajak pertambahan nilai bagi bahan baku industri TPT yang berorientasi ekspor dan penurunan harga gas yang berskala keekonomian.

Sekjen menjelaskan, pembebasan pajak pertambahan nilai bertujuan membuat produsen tekstil dan pakaian jadi beralih dari bahan baku impor ke bahan baku produksi dalam negeri. Sedangkan, gas dengan harga yang murah dapat mengurangi beban pengusaha dalam pengeluaran biaya energi karena tarif listrik yang cukup mahal.

Bahkan, ketika memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja pada 6 Desember 2016 tentang pembahasan tata niaga produk TPT, Presiden Joko Widodo menyinggung bahwa penurunan harga gas untuk industri TPT merupakan salah satu kebijakan yang perlu diimplementasikan karena memiliki kontribusi signifikan di sisi hulu sektor padat karya ini.

Syarif menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, Kemenperin juga tengah berkoordinasi dengan kementerian lainnya dan pihak berwenang untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan importasi ilegal produk TPT dalam bentuk ballpress (karung padat).

“Kami juga akan perhatikan dan segera ada tindakan tegas untuk impor baju bekas yang masuk melalui pelabuhan ‘tikus’,” tegasnya. (asr)

Share

Video Popular