Oleh: Chen Pokong

Penggunaan “kartu Taiwan” untuk memaksa Beijing tunduk

“Saya memahami sepenuhnya kebijakan ‘Satu Tiongkok’, tapi jika saya tidak bisa mencapai kata sepakat dengan Tiongkok dalam hal lain, seperti masalah perdagangan, saya menjadi tidak mengerti mengapa saya masih harus terikat pada kebijakan ‘Satu Tiongkok’ tersebut.”

Itu adalah pernyataan sikap oleh presiden terpilih AS Donald Trump, 11 Desember lalu, atau sembilan hari setelah perbincangannya dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada 2 Desember, yang secara langsung menantang “Kebijakan Satu Tiongkok” yang telah ada selama hampir 40 tahun itu. Pernyataan ibarat lemparan granat di tengah dunia internasional.

Kalimat Trump itu terdengar seolah mengandung dua makna. Pertama, jika RRT tidak bersedia mengalah soal perdagangan, maka Amerika akan meninggalkan kebijakan ‘Satu Tiongkok’ sebagai tindakan balasan.

Kedua, jika RRT bersedia mengalah soal perdagangan, maka Amerika akan terus menganut kebijakan ‘Satu Tiongkok’. Oleh karenanya, kalangan luar menyimpulkan, Trump akan menggunakan dan memainkan “kartu Taiwan” untuk memaksa Beijing tunduk.

Meskipun demikian, mempertimbangkan umumnya emosional masyarakat AS tidak menyukai PKT dan simpati terhadap Taiwan, terutama di dalam Partai Republik, selama ini selalu eksis suara seruan untuk mempertimbangkan kembali hubungan AS-RRT-Taiwan, dan beberapa tahun terakhir, seruan itu kian hari kian tinggi.

Di masa mendatang, kisah hubungan tiga negara yakni AS-RRT-Taiwan, tidak bisa hanya dicakup dengan istilah “kartu as”, atau lebih disederhanakan lagi.

Selama masa jabatan Trump, seberapa jauh Amerika akan melangkah dalam menentukan hubungan AS-RRT dan hubungan AS-Taiwan? Opsi kebijakan untuk masalah ini adalah sebagai berikut:

Pertama, “Satu Tiongkok”.

Tetap seperti pemerintah AS selama 37 tahun terakhir berprinsip sama seperti dulu. Akan tetapi, kebijakan “Satu Tiongkok” dulu adalah sikap mengalahnya AS terhadap Beijing karena ada kepentingan strategis “bersatu dengan Tiongkok melawan Soviet”.

Seiring dengan runtuhnya Uni Soviet dan bubarnya Eropa Timur, serta berakhirnya Perang Dingin, Tiongkok pun sudah tidak begitu memiliki nilai strategis lagi. Dengan kata lain, Amerika sudah memiliki landasan realita dan aspirasi rakyatnya untuk tidak lagi menganut kebijakan “Satu Tiongkok” tersebut.

Dan selama lebih dari dua puluh tahun pasca berakhirnya perang dingin, perkembangan situasi yang terjadi justru adalah sebaliknya, dimana RRT perlahan menggantikan Rusia, dan menjadi ancaman terbesar bagi dunia peradaban dan bagi AS.

Bagi negara Amerika saat ini, bergabung dengan Rusia untuk melawan RRT justru menjadi kepentingan baru, yang mungkin akan menjadi strategi baru. Sikap saling menghargai antara Trump dan Putin, apalagi Trump juga mengangkat banyak tokoh pro-Rusia di dalam kabinetnya (termasuk Menlu dan penasihat keamanan nasional), sudah merupakan pernyataan sikap perubahan strategisnya.

Saat ini, kalangan media massa AS sedang menggoreng berita perihal adanya hacker Rusia menyusup ke dalam situs Partai Demokrat selama periode pilpres AS, sehingga mempengaruhi berita mengenai pilpres di AS. Akankah peristiwa ini mengobarkan gejolak besar, belum bisa dipastikan. Tapi bagaimana pun juga, hal ini telah menjadi semacam sinyal: pemerintah Trump, mungkin merupakan satu-satunya pemerintahan yang paling pro-Rusia dalam sejarah Amerika.

Kedua, “Dua Tiongkok”.

Selain mengakui Republik Rakyat Tiongkok, Amerika juga mengakui Republik Tiongkok (Taiwan). Kondisi seperti ini, mirip dengan situasi di Semenanjung Korea, baik Korea Selatan maupun Korea Utara masing-masing diakui oleh masyarakat internasional, keduanya juga merupakan anggota PBB. Juga mirip dengan keadaan di Jerman dulu, baik Jerman Barat maupun Jerman Timur sama-sama diakui oleh masyarakat internasional, dan keduanya juga merupakan anggota PBB.

Jika Amerika mengubah arah kebijakannya menjadi “Dua Tiongkok”, maka akan menjadi lebih mudah untuk mempengaruhi negara lain untuk mengikutinya, sehingga mendapat sambutan dari seluruh masyarakat internasional. Bahkan dari rakyat RRT sendiri pun akan lebih mudah mendapat dukungan.

Rakyat Tiongkok yang mendambakan demokrasi, akan mendukung Taiwan. Sedangkan rakyat Tiongkok yang dibodohi oleh PKT, sementara masih tetap bergantung pada Republik Rakyat Tiongkok.

Ketiga, “Satu Tiongkok dan Satu Taiwan”.

Dalam hal urusan diplomatik, AS akan mengakui RRT, dan juga akan mengakui Taiwan, dan Taiwan tidak perlu terpaku pada sebutan kenegaraan “Republik Tiongkok” (Republic of China, ROC). Ini adalah hal yang diinginkan oleh mayoritas rakyat Taiwan, terutama mereka yang menginginkan Taiwan merdeka.

Dengan demikian, rakyat Taiwan pasti akan gembira. Tapi sebailknya di Tiongkok mungkin akan memicu konflik sengit soal menyatukan atau memerdekakan Taiwan. Jika tidak ada demokratisasi secepatnya di Tiongkok untuk segera menetralisir konflik ini, di bawah pemerintahan satu partai, konflik seperti ini mungkin akan menjadi tekanan teramat besar bagi partai komunis – memicu berkobarnya rasa nasionalisme; atau satu alasan – yang akan menyebabkan aksi gegabah partai komunis menyerang Taiwan.

Sebaliknya jika melihat di pihak PKT sendiri, untuk menangkis arah kebijakan “Satu Tiongkok” oleh Trump tersebut, opsi bagi Beijing adalah sebagai berikut: (sud/whs/rmat)

BERSAMBUNG

Share

Video Popular