JAKARTA –  Selama 100 hari menjabat sebagai Kepala BPOM,  Penny K. Lukito melaporkan kinerjanya dalam kegiatan “Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala Badan POM dan Outlook 2017” di Gedung BPOM, Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Menurut Penny, berbagai strategi penguatan Badan POM dikedepankan menuju kemandirian pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Dalam pengawasan Obat dan Makanan terdapat dua aspek besar yang perlu ditekankan yaitu kemandirian pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

“Optimalisasi sistem pengawasan yang sudah ada, perkuatan organisasi, dasar hukum, dan revitalisasi sistem pengawasan perlu dimaksimalkan agar penyimpangan bisa terdeteksi dan dicegah sedini mungkin, dan apabila ditemukan bukti dapat ditindak dengan sanksi yang memberikan efek jera,” jelasnya.

Tercatat beberapa fokus penguatan Badan POM yang dilakukan Penny selama 100 hari kerjanya, antara lain penguatan regulasi, kelembagaan, efisiensi pendanaan dan sumber daya, kemitraan lintas sektor, percepatan pelayanan publik, serta penguatan pengawasan Obat dan Makanan termasuk pemberantasan Obat dan Makanan ilegal.

Saat ini tengah dilakukan penyusunan beberapa dokumen penguatan dasar hukum Badan POM, antara lain Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan, Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan POM, rancangan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, revisi bisnis proses pengawasan obat.

Langkah lainnya adalah revisi beberapa Peraturan Menteri Kesehatan terkait kewenangan Badan POM. Peraturan terkait Pengawasan Obat dan Makanan tersebut bersifat transisi sebelum Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan disahkan.

Pengawasan semesta baik pre- dan post-market dengan melibatkan peran aktif pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat terus diintensifkan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Nusantara. Hingga November 2016 nilai keekonomian produk ilegal yang ditemukan mencapai Rp 209,615 miliar

Selain itu juga dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Badan POM. Strategi yang dilakukan antara lain melalui pelarangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan POM untuk menjadi penanggung jawab sarana pada objek pengawas Badan POM dan pelarangan penggunaan biro jasa dalam proses pengurusan perizinan.

Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen cerdas pun dilakukan langsung, antara lain melalui dialog tentang tips agar terhindar dari obat ilegal di area car free day Jakarta, dialog dengan para siswa di berbagai sekolah dasar di Merauke dan Manado, serta dialog dengan berbagai suku di Kabupaten Mimika Papua. (asr)

Share

Video Popular