JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan pada 22 Desember yang dirayakan sebagai Hari Ibu, sesungguhnya adalah Hari Pergerakan Perempuan (Hari Perempuan) Indonesia.

“Hari dimana untuk pertama kalinya perempuan nusantara menyatukan langkah menjadi bagian dari perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia,” kata Ketua Komnas Perempuan, Azriana dalam rilisnya, Kamis (22/12/2016).

Melalui Kongres Wanita Indonesia pertama pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta, kaum perempuan dari berbagai daerah, suku, etnis, agama, dan golongan di nusantara membentuk persatuan sebagai tonggak penting sejarah perjuangan perempuan Indonesia.

Azriana menambahkan, melalui Kongres Wanita Indonesia yang pertama tersebut, sejumlah organisasi perempuan dari latar belakang yang beragam, diantaranya Putri Indonesia, Wanito Tomo, Wanito Muljo, Wanita Katolik, Aisjiah, Ina Tunidari Ambon, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Jong Java Meisjeskring, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Mahardika dan Wanita Taman Siswa menyatakan dengan tegas tidak berpihak pada salah satu aliran atau golongan, serta berkomitmen pada pentingnya persatuan bangsa.

“Kaum perempuan pada masa itu telah menunjukkan sikap politiknya dalam melawan penjajahan dan diskriminasi,” terang Azriana.

Untuk ini, Komnas Perempuan memandang penting mengajak seluruh pihak baik Negara maupun masyarakat untuk mengembalikan makna Hari Ibu kepada semangat pergerakan Perempuan Indonesia, sebagai upaya menghargai kontribusi perempuan terhadap sejarah berdirinya bangsa Indonesia.

Peringatan Hari Ibu/Hari Pergerakan Perempuan Indonesia pada tahun ini merupakan momentum penting untuk merefleksikan keutuhan bangsa dan sejauh apa semangat persatuan yang telah dibangun ibu bangsa pada 22 Desember 1928 lalu, terinternalisir dalam kehidupan berbangsa.

Lebih jauh Azriana menambahkan, masyarakat Indonesia saat ini mulai terpecah-belah, saling memusuhi dan menyebar kebencian antar sesama, baik atas dasar agama, suku, etnis, maupun perbedaan lainnya. Kekerasan dan diskriminasi dalam menyikapi perbedaan terus terjadi dan seolah dibiarkan.

Bagi Azriana, negara belum sepenuhnya hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.  Kasus-kasus intoleransi pada Jemaat GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, Pengungsi Ahmadiyah, Pengungsi Syiah, Komunitas Kristen di Aceh Singkil, Kelompok Penghayat Kepercayaan, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, adalah gambaran situasi ketakutan dan ancaman terhadap kebhinekaan Indonesia, yang belum terselesaikan hingga sekarang.

Di tengah berbagai ancaman terhadap kebhinekaan tersebut, Komnas Perempuan mengajak seluruh pihak untuk kembali pada semangat meneguhkan persatuan dan merawat keberagaman yang telah ditanamkan ibu bangsa. Negara sudah terlalu lama membiarkan masyarakat mengalami kegagapan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila hanya diajarkan dalam bentuk indoktrinasi, bukan pada falsafah kebangsaan. Orientasi kebangsaan dan pemahaman kebhinekaan tidak lagi terinternalisir dalam sitem pendidikan dan kehidupan sosial. Sentimen primordialisme dibiarkan semakin kuat merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, bahkan ke dalam unsur-unsur pemerintahan. Bahkan peran gender ‘ibu’ juga digunakan untuk menebarkan permusuhan dan kebencian terhadap mereka yang berbeda.

Sebagai Hari Ibu/Hari Pergerakan Perempuan Indonesia 22 Desember 2016, Komnas Perempuan menayatakan :

  1. Negara perlu menggunakan kekuatannya untuk hadir menegakkan Konstitusi, menjamin penegakan hukum yang adil tanpa intervensi dan merawat bangsa yang berbhinneka, demokratis dan berkeadilan, berbasis pada hak asasi manusia.
  2. Nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan perlu terus diperkuat dalam bidang pendidikan dan disosialisasikan secara massif dan terlembaga, agar terinternalisasi dalam masyarakat maupun dalam penyelenggaraan negara, sehingga diskriminasi dan intoleransi dapat dihentikan. Termasuk dalam hal ini memperkuat actor dan lembaga pendidikan yang mendidik masyarakat tentang nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keragaman.
  3. Masyarakat sipil, tokoh bangsa, tokoh agama serta kelompok perempuan penting untuk terus berkonsolidasi menjaga nilai-nilai kemanusiaan, membangun penghargaan terhadap HAM serta memperkokoh persatuan bangsa.

(asr)

 

Share

Video Popular