Oleh: Zhang Tianyu

Kebijakan 2 Anak di Tiongkok sudah berjalan selama 1 tahun. Namun laporan hasil survei pemerintah menunjukkan bahwa lebih dari separo jumlah keluarga di Tiongkok tidak memiliki keinginan untuk menambah anak.

Bahkan sebagian besar dari mereka itu memperkuat alasan tidak ingin menambah anak dengan tidak berani lagi memiliki anak. Sementara itu, isu-isu ekonomi adalah kekhawatiran terbesar bagi para orangtua.

Pemerintah Tiongkok pada 1 Januari 2016 silam, secara resmi memberlakukan kebijakan 2 anak untuk menggantikan kebijakan 1 anak yang sudah berjalan puluhan tahun sebelumnya. Namun demikian, pelaksanaan dari kebijakan baru ini tidak semulus yang diperkirakan pemerintah. Masyarakat kurang menyambut baik kebijakan tersebut bahkan lebih cenderung untuk dibiarkan saja.

Laporan website ‘China National Radio’ pada 2 Januari 2017 menyebutkan, bahwa Federasi Wanita Tiongkok bersama Beijing Normal University sejak April tahun lalu telah mengadakan jajak pendapat tentang kebijakan 2 anak terhadap orangtua dari anak-anak berusia 0 – 15 tahun yang tinggal di kota Beijing, provinsi Liaoning dan 10 kota, provinsi lainnya.

Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa hanya sekitar 20.5 % dari jumlah keluarga yang ingin memiliki anak kedua, mendukung kebijakan tersebut.

53.3 % orangtua menyuarakan penolakan untuk memiliki anak kedua. 26.2 % orangtua menyuarakan pendapat yang masih ragu-ragu.  Terutama di rumah tangga perkotaan yang cukup berkembang, termasuk Beijing dan sejumlah provinsi di bagian timur Tiongkok, keinginan untuk memiliki anak kedua justru relatif lebih rendah.

Jajak pendapat menunjukkan, faktor utama yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak memiliki anak kedua adalah kondisi pelayanan publik dari bidang pendidikan, medis, kesehatan, lingkungan hidup dan lainnya serta keadaan ekonomi keluarga.

Laporan mengutip analisa pejabat bersangkutan dari Federasi Wanita Tiongkok menyebutkan,  jajak pendapat kali ini mencerminkan bahwa 80 % orangtua (usia produktif) Tiongkok sekarang sudah mengkaitkan unsur-unsur pelayanan publik ke dalam pertimbangan apakah akan menambah anak atau tidak. Unsur-unsur yang menjadi pertimbangan utama para orangtua tersebut antara lain adalah masalah sekolahnya anak-anak, kualitas makanan dan peralatan untuk balita, lingkungan hidup, tingkat kenyamanan saat anak butuh berobat dan seterusnya.

Pejabat tersebut juga menambahkan, karena alasan biaya semasa kehamilan, beban ekonomi, beban perawatan yang tidak murah, membuat sejumlah keluarga menyuarakan  “ogah”, tidak berani lagi memiliki anak.

Para pakar menggarisbawahi bahwa tingginya biaya untuk membesarkan anak merupakan keluhan utama para orangtua di Tiongkok.

Jadi, seberapa besarnya biaya pendidikan seorang anak di Tiongkok?

Hasil penelitian oleh Akademi Ilmu Sosial Tiongkok yang dirilis dalam jurnal penelitian ‘Youth Studies’ 2005 menunjukkan, untuk membesarkan anak melalui pendidikan dari masuk TK sampai lulus universitas, biaya langsung yang menjadi beban orangtua mencapai RMB 480.000,- (+/- Rp 930 juta).

Hari ini, belasan tahun sudah berlalu, angka tersebut mungkin menjadi berlipat ganda. ‘Harian Pemuda Tiongkok’ pada 2012 pernah melakukan perhitungan dan memperkirakan bahwa biaya untuk membesarkan satu orang anak melalui pendidikan dari masuk TK sampai lulus universitas berkisar antara RMB 500.000 – 1 juta. (+/- Rp. 1 – 2 miliar).

Beberapa pakar mengatakan bahwa kondisi tempat penitipan anak balita secara umum bisa  dijadikan cerminan untuk mengetahui seberapa besar jaminan sosial yang diterima masyarakat dan seberapa besar pula tingkat kesejahteraan anak sebuah bangsa. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi berikutnya bukan hanya urusan orangtua dan keluarga, tetapi perlu didukung oleh negara, pemerintah dan seluruh masyarakatnya.

Tetapi, menurut berita yang dirilis ‘ifeng.com’ pada 2013 bahwa subsidi pemerintah Tiongkok untuk pendidikan publik per kapita hanya sebesar USD. 42,-. Sedangkan di AS angka itu adalah USD 2.684,- atau hampir 64 kali lebih besar dari yang diberikan pemerintah Tiongkok.

Jumlah investasi pemerintah Tiongkok dalam bidang pendidikan jika dibandingkan dengan negara yang tergabung dalan negara ekonomi baru maju BRIC (Brazil, Russia, India and China) juga berada di urutan paling belakang. (Sinatra/rmat)

Share

Video Popular