JAKARTA – Center for Budget Analysis (CBA) meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016.

Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman mengatakan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan bahwa PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Polri tahun 2017 harus dapat anggaran sebesar Rp.8 4 Triliun. Padahal pada tahun 2016 PNBP hanya sebesar Rp.6.1 Triliun, atau PNBP Polri dari tahun 2016 ke 2017 mengalamin kenaikan sebesar 37 persen.

Menurut Jajang, adanya target kenaikan PNBP Polri dalam APBN, maka pemerintah mengeluarkan PP No 60/2016 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP ini. Oleh karena itu,  PP 60/2016 menjadi peraturan yang paling dibenci, dan diprotes oleh Publik. “Hal ini, disebabkan rakyat merasa terbebani, dan “diperas” oleh pemerintah melalui  tarif kenderaan bermotor,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/1/2017).

Tarif kenderaan bermotor, kata Jajang, semestinya tak perlu dinaikan. Pasalnya, setiap tahun pembelian kenderaan bermotor selalu naik. Jika kemudian pembelian kenderaan bermotor, turun, mungkin publik masih dimaklumi adanya kenaikan tarif PNBP oleh pemerintah.

Lebih jauh CBA menjelaskan kenaikan PNBP ini sesungguhnya bertentangan dengan Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak khususnya dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.”

Selain bertentangan dengan acuan Undang-undang tentang PNBP, CBA menilai  PP No. 60/2016 ilegal karena tidak jelas siapa yang bertanggungjawab dalam penyusunan. Sebagaimana diketahui pada PP ini antara kementerian keuangan dengan polri saling lempar batu sembunyi tangan adanya kenaikan tarif PNBP, alias STNK atau BPKB.

Tak hanya itu, dengan gaya pura pura tidak tahu, Presiden Jokowi justru mempertanyakan kenaikan tarif STNK sampai tiga kali lipat. Seharusnya, kata Jajang, Presiden Jokowi jangan lagi mempertanyakan kenaikan STNK ini.

Menurut dia, PP No.60/2016 tentang kenaikan tarif STNK harus dicabut secara langsung oleh Presiden. Hal ini dinilai akan berakibat rakyat pusing tujuh keliling dan tambah sengsara gara gara Presiden Jokowi kerjanya hanya mempertanyakan.

“Rakyat harus menanggung biaya tiga kali lipat untuk urusan STNK dan BPKB. naiknya bahan bahan kebutuhan pokok seperti cabe, naik harga BBM, dan akan naik tarif listrik,” kritik Jajang. (asr)

Share

Video Popular