JAKARTA – Peredaran berita bohong atau hoax terus merajalela seiring penggunaan media sosial secara  meluas di tengah masyarakat.  Sebagai langkah pengawasan, DPR RI dan Pemerintah sepakat melakukan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sebagai tata kelola prilaku di dunia maya.

Dirjen Aplikasi Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemerintah berharap masyarakat memasuki proses pembelajaran agar cermat menggunakan perkembangan teknologi saat ini.

Menurut dia, pemblokiran terhadap sejumlah situs dilakukan oleh pemerintah  sejak UU ITE diberlakukan. Soal pemblokiran sejumlah situs, kata Dirjen yang kerap disapa Sammy, dilakukan oleh pemerintah jika sudah melanggar rambu-rambu sesuai UU ITE seperti berita bohong dan memicu SARA.

Meski demikian, kata Sammy, pemerintah tak pernah melakukan pemblokiran terhadap media jurnalistik. Sedangkan media-media yang diblokir hanya media mengaku sebagai jurnalistik serta tak memenuhi syarat dalam UU Pers dan kode etik jurnalistik. Lebih jauh, Sammy menegaskan pemerintah tak bermaksud membungkam suara masyarakat, hanya saja diminta tak mengklaim sebagai produk jurnalistik.

Tak hanya di Indonesia, tambah Sammy, isu hoax sudah menjadi perhatian luas pada sejumlah negara di dunia. Bahkan ada negara lain yang tengah menyusun Undang-undang tentang berita hoax. Oleh karena itu, pemerintah sungguh-sungguh melawan hoax termasuk menggandeng pemain Over The Top (OTT) atau aplikasi, karena konten-konten banyak menyebar melalui platform aplikasi ini.

“Kita juga tengah berusaha melawan hoax ini,” katanya dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/1/2016).

Suasana diskusi di Warung Daun, Jakarta, 7 Januari 2017 (Foto : M.Asari/Erabaru.net)

Ketua Komisi Pengaduan, Dewan Pers,  Imam Wahyudi mengatakan sepanjang produk pers maka sepenuhnya tak boleh diberedel oleh pihak mana pun. Akan tetapi jika hanya serupa pers, tak sesuai kode etik dan standar jurnalistik, maka dinilai bukan sebagai produksi kinerja jurnalistik.

Lebih jauh Imam menuturkan media tersebut tak dikatakan sebagai lembaga pers jika kemudian menyalahi standar dan tak memiliki itikad baik dalam menyampaikan informasi. Walaupun pada kenyataanya keberadaan lembaga tersebut berbadan hukum.

Sementara anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta mengatakan UU ITE sebagai upaya dari pemerintah bersama DPR untuk mengatur dunia maya agar tak menjadi rimba raya. Sebagai bentuk pelaksanaan, kata Sukamta, seharusnya dibuat Peraturan Pemerintah (PP)  untuk dijadikan acuan secara teknis bagi masyarakat,  pemerintah dan pegiat media.

“Tanpa aturan ini bisa menjadi anarkis yang bertentangan untuk roh dan semangat UU (ITE),” katanya.

Sebagai langkah membendung hoax, kata Sukamta, pemerintah diharapkan lebih aktif memproduksi informasi yang benar. Tak hanya itu, didorong peran aktif memenuhi kanal-kanal internet dengan berita yang benar. Apalagi masyarakat Indonesia memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap informasi yang kreadibel.

Pada kesempatan yang sama, politikus PDI-P dari Komisi I DPR RI, Efendi Simbolon meminta pemerintah tak berlebihan menghadapi berita bohong di media sosial. Menurut Efendi, walaupun pemerintah mempunyai otoritas mengelola jaringan dan mengontrol. Tapi, pemerintah tak bisa mengatur setiap orang saat berbicara di dunia maya. Apalagi dunia medsos hanya instrumen eksistensi masyarakat.

Menurut Efendi, kondisi saat ini menunjukkan masyarakat sudah menjadikan dirinya sebagai pioner dalam menyampaikan ide di dunia maya. Bahkan peranan partai politik dan lembaga sudah tak menjadi  dominan. Meski demikian, jika ada unsur yang mengancam negara, maka hukum harus ditegakkan oleh pemerintah.

“Sepanjang itu interaksi antar sosial dengan makhluk sosial tak perlu panik, salah yang dengar juga, kenapa lu dengar terus lu share, urusan negara lebih banyak apalagi disebut darurat hoax, ada ekonomi, BBM, tarif listrik,” kritik Efendi. (asr)

 

Share

Video Popular