JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah menggelar Sidang Pemeriksaan Lanjutan terakhir perkara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT. Astra Honda Motor (AHM) pada Kamis (5/1/2017) lalu. Hadir dalam sidang, Presiden Direktur PT. Astra Honda Motor, Hiroyuki Inuma, sebagai Terlapor II.

Majelis komisi yang dipimpin oleh  Tresna Priyana Soemard dan R. Kurnia Sya’ranie, dan Munrokhim Misanam sebagai anggota Majelis Komisi sebelumnya pada Rabu, 4 Januari 2017, juga menghadirkan Minoru Morimoto, Presiden Direktur PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing selaku Terlapor I.

KPPU dalam siaran pers menyampaikan sebagaimana diketahui, Investigator KPPU menemukan kejanggalan terhadap harga sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc produksi  PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor.

Temuan Investigator KPPU diduga terdapat pertemuan antara manajemen PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor membahas mengenai kesepakatan, dimana PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing akan mengikuti harga jual motor  PT Astra Honda Motor. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui surat elektronik yang pada akhirnya terdapat penyesuaian harga jual produk PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang mengikuti harga jual PT Astra Honda Motor.

Ketua KPPU, M. Syarkawi Rauf, menyatakan bahwa perkara ini kemudian akan masuk ke dalam fase Musyawarah Majelis Komisi. Majelis Komisi yang menangani perkara ini akan melakukan rapat majelis guna menyusun putusan perkara dimaksud.

Menurut Syarkawi, penyelidikan hingga Persidangan Perkara yang melibatkan Yamaha dan Honda ini berjalan sangat fair, sesuai dengan due process of law. Dimana para pihak, terlapor maupun investigator diberikan kesempatan yang cukup untuk mendapatkan Keadilan dan hasilnya akan diputuskan sekitar bulan depan.

“Kita tunggu saja, putusan dugaan kartel ini selambat-lambatnya akan dibacakan pada 20 Februari mendatang,” tutup Syarkawi.

Sidang penyampaian kesimpulan kasus Yamaha-Honda digelar pada Senin (9/1/2017) di Ruang Pemeriksaan KPPU, Jakarata Pusat. Sidang atas dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 cc di Indonesia oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufakturing dan PT Astra Honda Motor. (asr)

Share

Video Popular