JAKARTA – Pemerintah melalui kepolisian sudah melakukan sosialisasi tentang kenaikan pengurusan STNK dan BPKB sejak awal Desember 2016 lalu. Alasan pemerintah untuk menaikkan administrasi pengurusan surat-suarat kenderaan dikarenakan untuk memberikan peningkatan pelayanan.

“92% dari hasil PNBP (penerimaan negara bukan pajak) institusi Polri akan masuk ke penerimaan negara yang kembali digunakan untuk pelayanan Polri kepada masyarakat,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani dilansir dari situs Setkab, Jumat (6/1/2016).

Asal mula tentang rencana kenaikan pengurusan biaya STNK dan BPKB,  kata Askolani, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Anggaran DPR agar direvisi. Alasannya, penyesuaian tarif PNBP terkait STNK dan BPKB dilakukan karena tarif dasarnya sudah tidak tepat.

Selanjutnya, tambah Askolani, tarif dasar tahun 2010 ini kemudian dinaikkan pada tahun 2016, agar pelayanan dapat ditingkatkan secara online dan cepat, disertai jaminan kepastian tarif yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Askolani, pemerintah mempertimbangkan dengan matang penyesuaian tarif ini dan pembahasannya tidak dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, penyesuaian tarif PNBP ini telah dijadikan basis perhitungan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.

Lebih tegas, Askolani menegaskan, bahwa PNBP ini bersifat earmarking, artinya ketika sudah disetor masuk ke negara akan dikembalikan ke masyarakat untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan sumber PNBP tersebut. “Misalnya tarif PNBP untuk pengurusan STNK hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan STNK,” jelasnya. (asr)

Share

Video Popular