JAKARTA – Bentrok yang terjadi di tengah masyarakat dengan melibatkan nama organisasi masyarakat (Ormas) atas nama apa pun harus ditindak oleh aparat secara tegas dan terukur. Tentunya, langkah pembinaan juga dilakukan aparat untuk mengayomi hak-hak warga untuk berkumpul dengan catatan ormas tersebut tak turut menghilangkan HAM seseorang.

“Ormas kedepankan kekerasan untuk ditindak tegas, apapun namanya.  Setiap anggota atau pengurus yang melanggar aturan harus diproses sesuai hukum,” kata Ketua Komnas HAM, M.Imdadun Rahmat di Gedung Komnas HAM RI,  Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Menurut Imdad, jika terjadi dua ormas yang bertikai maka sudah semestinya diproses secara hukum tanpa tebang pilih. Lebih tegas, Imdad menuturkan tindakan hukum harus dilakukan terhadap ormas yang melakukan kekerasan dan ormas yang turut melakukan pembalasan dengan kekerasan.

Tindakan tegas aparat, kata Imdad, sebagai langkah meniadakan munculnya anggapan masyarakat tentang ormas superior atau tak bisa ditindak secara hukum oleh aparat. Sikap tegas aparat juga membuktikan bahwa tak ada seorang pun memiliki kebal hukum di Indonesia.  “Sehingga orang tidak lagi, mengulangi dan mengulangi terus,” kata Imdad.

Langkah pendekatan serta pembinaan, imbuh Imdad, merupakan tindakan semestinya dilakukan oleh aparat hukum. Meskipun muncul sejumlah usulan agar Negara membubarkan ormas-ormas yang kedepankan kekerasan, akan tetapi hukum yang berlaku di Indonesia tak semena-semena  menindak ormas.

Menurut Imdad, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa mekanisme pembubaran harus berdasarkan proses dan keputusan pengadilan. Akan tetapi terhadap tindakan individu atau pengurus setiap ormas yang melakukan kekerasan, maka harus diproses oleh aparat tanpa ragu-ragu dan tanpa diskriminasi.

Bagi Komnas HAM, kebebasan berorganisasi masih harus dijamin dan ditegakkan oleh Negara.  Namun demikian, ada batasannya ketika berorganisasi dikarenakan merasa lebih kuat dengan  anggota yang banyak  lalu bertindak semena-mena. Apalagi tindakan yang dilakukan merusak serta membatasi dan menghilangkan hak asasi orang lain.

Imdad menegaskan, sudut pandang  Komnas HAM menilai harus dibedakan antara hak secara merdeka bebas berorganisasi dan kebebasan bertindak.  Tentunya ketika bebas bertindak ada konsekuensinya saat melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain.

“Nah itu harus ditegakkan hukumnya, kalau (pelanggaran) terjadi,” pungkasnya. (asr)

 

Share

Video Popular