JAKARTA – Sepanjang 2016 tiga lembaga yakni Kepolisian, Korporasi dan Pemerintah Daerah merupakan institusi yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Tuntutan masyarakat yakni hak atas kesejahteraan dan keadilan. Meski demikian, sejumlah asistensi kepada tiga lembaga terus dilakukan sebagai langkah mendorong pengarustamaan HAM.

Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat mengatakan sepanjang 2016, Komnas HAM menerima pengaduan sebanyak 7.188 berkas terdiri lembaga kepolisian sebanyak 2290 berkas, korporasi sebanyak 1030 berkas dan Pemerintah Daerah sebanyak 931 berkas.

Tak hanya ketiga lembaga, sejumlah lembaga yang diadukan lainnya adalah Pemerintah Pusat/Kementerian sebanyak 619 berkas, Lembaga Peradilan sebanyak 436 berkas, BUMN/BUMD sebanyak 459 berkas, Kejaksaan 214 berkas, Lembaga Negara 122 berkas dan Lembaga Pendidikan 108 berkas.

Lebih rinci Imdad memaparkan, berdasarkan klasifikasi hak masyarakat yang dilanggar dari 7.188 pengaduan yakni hak atas kesejahteraan tercatat sebagai angka tertinggi berjumlah 2.748 berkas, hak memperoleh keadilan 2.679 berkas, hak atas rasa aman 628 berkas, Non HAM 419 berkas dan hak hidup 230 berkas.

“Membandingkan institusi yang dengan jenis hak diadukan, terlihat ada hubungan korelasi kuat di mana berkaitan banyak persoalan korporasi dan pihak terlibat ditimbulkan oleh aktivitas korporasi,” kata Imdad dalam jumpa pers di Ruang Asmara Nababan, Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Menurut Imdad, jika dilihat juga pada tuntutan atas hak memperoleh keadilan maka bersesuaian dengan data laporan yang diadukan yakni kepolisian, peradilan dan kejaksaan menempati posisi tertinggi. Oleh karena itu, sepanjang 2016 diketahui adanya tuntutan pemenuhan hak ekonomi-sosial, hak politik dan hak sipil dari masyarakat.

Komisioner Komnas HAM, Nur Khoiran mengatakan Komnas HAM tak hanya sebatas menyampaikan sejumlah angka-angka pengaduan oleh masyarakat terhadap sejumlah lembaga, langkah asistensi  penyuluhan dan bimbingan pengarustamaan HAM terus dipertegas oleh Komnas HAM.

Pelaksanaan yang diprogramkan terdiri 4 program yakni Polisi Berbasis HAM, Pengarustamaan Kota Ramah HAM, Sekolah Ramah HAM dan Perlindungan terhadap Kelompok Minoritas. Khususnya program polisi berbasis HAM, kegiatan yang dilakukan adalah penyempurnaan dan buku saku HAM bagi aparat kepolisian yakni Reskrim, Sabhara dan Tahti. Tak hanya itu, pelatihan juga dilakukan bagi berbagai anggota satuan di kepolisian.

Menurut Khoiran, proram pengarustamaan Kota Ramah HAM juga telah dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan antara lain penyusunan manual Kota Ramah HAM, kurikulum dan modul pelatihan HAM bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Kertas Posisi Kota Ramah HAM.

“Kita tak hanya menyebutkan lembaga paling banyak diadukan,  kita juga memberikan bantuan asistensi kita untuk komitmen menjadikan program-program yang berbasis HAM,” jelasnya. (asr)

Share

Video Popular