JAKARTA – Penetapan tersangka langkah skandal suap perusahaan teknik asal Inggris, Rolls-Royce terhadap mantan CEO Garuda, Emirsyah Satar dilakukan KPK, Kamis (19/1/2017). Penetapan tersangka ini setelah KPK menjalin kerjasama dengan lembaga independen di Inggris yang khusus mengusut kejahatan korupsi yakni Serious Fraud Office (SFO).

“Perkara ini tergolong bentuk korupsi lintas negara atau transnasional sehingga dalam penanganan kasus ini KPK bekerja sama secara intensif dengan Serious Fraud Office (SFO) Inggris dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura,” jelas keterangan pers Wakil Ketua KPK RI, Laode Syarif dalam rilisnya, Kamis (19/1/2017).

Rilisnya KPK, menyebutkan saat ini kedua badan tersebut juga sedang melakukan penyidikan terhadap tersangka lainnya. Suap yang diterma Emirsyah diduga KPK berjumlah sebesar 1,2 juta Euro dan USD 180 ribu dalam bentuk uang dan barang. Suap lainnya yang diterima Emirsyah berjumlah USD 2 juta dalam bentuk barang.

Bagi KPK, perkara ini bukan perkara pertama yang penanganannya bersifat lintas yurisdiksi. KPK telah memiliki kerja sama yang baik dengan sejumlah lembaga antikorupsi dan penegak hukum di sejumlah negara.

Sekaligus, KPK ingin mengingatkan bahwa KPK juga fokus mengawasi modus operandi yang kerap dilakukan koruptor dengan menggunakan yurisdiksi lintas negara untuk melakukan transaksi, menyembunyikan hasil kejahatan, atau sebagai tempat persembunyian dari penegak hukum.

KPK juga mengingatkan kepada para pelaku usaha di tanah air untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku di internal perusahaannya. Demikian juga kepada Pejabat Kementerian/Lembaga/BUMN yang memiliki kerja sama/kontrak pengadaaan barang/jasa dengan perusahaan/korporasi dari luar negeri termasuk pihak perantara (konsultan,broker) terkait, agar tidak menerima suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

KPK menilai praktik suap khususnya yang melibatkan pihak asing mengakibatkan proses bisnis yang dijalankan tidak membawa keuntungan yang seharusnya bisa dinikmati rakyat, tetapi hanya dinikmati oleh korporasi asing dan segelintir oknum. (asr)

Share

Video Popular