SOFIFI – Badan POM terus berfokus meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Sebagai salah satu tahapan dari sistem pengawasan untuk mencegah produk yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan dapat merugikan kesehatan beredar di tengah masyarakat.

Memasuki tahun 2017, Badan POM mengawali langkah pengawasannya dengan kembali melakukan pemusnahan terhadap temuan kosmetik tanpa izin edar (TIE)/ilegal, Senin (23/1/2017).

Kepala Badan POM, Penny K. Lukito memimpin secara langsung pemusnahan 13.152 pieces temuan kosmetik ilegal dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari Rp 323 juta. Keseluruhan kosmetik ilegal tersebut merupakan barang bukti hasil pengawasan rutin Balai POM di Sofifi, Maluku Utara, Operasi Storm, Operasi Gabungan Daerah, dan Operasi Gabungan Nasional selama tahun 2015 hingga 2016.

Temuan berasal dari sarana distribusi di tiga kabupaten di Maluku Utara. Secara rinci, produk yang dimusnahkan terdiri atas 2.157 pieces temuan kosmetik ilegal senilai lebih dari Rp 68,60 rupiah dari 10 sarana distribusi di Kota Ternate, 8.775 pieces kosmetik ilegal senilai lebih dari 206 juta rupiah dari 8 sarana distribusi di Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo).

Temuan lainnya adalah 2.220 kosmetik ilegal senilai lebih dari Rp 47,85 juta dari 7 sarana distribusi di Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan). Pemusnahan secara simbolik terhadap temuan kosmetik ilegal tersebut dilakukan oleh Kepala Badan POM di halaman Kantor Balai POM di Sofifi, didampingi oleh Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasubah, Kepala Balai POM di Sofifi, Karim R. Latuconsina, dan Muspida setempat.

Sepanjang tahun 2016, Balai POM di Sofifi telah menangani satu perkara pelanggaran di bidang kosmetik TIE. Perkara tersebut telah dilimpahkan ke tahap II dan selanjutnya dapat ditetapkan untuk disidangkan.

Kosmetik ilegal yang dimusnahkan hari ini bukan hanya berupa produk dalam negeri, namun beberapa di antaranya merupakan produk kosmetik impor. Masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri, termasuk produk yang tidak memenuhi syarat, ke wilayah kerja Balai POM di Sofifi memang tidak dapat dielakkan.

Berdasarkan dari letak geografisnya, Maluku Utara dengan salah satu kabupatennya, yaitu Morotai, berbatasan langsung dengan Negara Filipina dan Kepulauan Palau. Menurut Kepala BPOM, posisi geografis Maluku Utara ini merupakan posisi strategis yang sangat memungkinkan lalu lintas barang dari luar negeri untuk masuk Indonesia.

“Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Balai POM di Sofifi untuk dapat berkontribusi memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia dari produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta pangan yang berisiko terhadap kesehatan,” kata Penny. (asr)

Share

Video Popular