Oleh Wu Ying

Presiden Trump pada Senin (23/1/2017) menandatangani 3 perintah eksekutif. Perintah pertama adalah keputusan untuk mundur dari TPP (Trans Pacific Partnership). Di samping itu, menurut pejabat Gedung Putih bahwa Trump juga akan menandatangani perintah lainnya yang menghendaki diadakannya negosiasi ulang terhadap perjanjian dagang NAFTA (North American Free Trade Agreement).

CBS News juga memberitakan, Trump telah menandatangi putusan untuk mundur dari TPP dan sudah mulai mengadakan negosiasi perdagangan bilateral dengan masing-masing negara yang tergabung dalam TPP.

Trump setelah menandatangani perintah eksekutif tersebut menyebutkan bahwa ia baru saja menyelesaikan suatu hal demi kepentingan seluruh teman-teman pekerja di AS.

TPP dibentuk oleh mantan Presiden Obama bersama 11 negara Pasifik, tetapi menemui resistensi dari Kongres sehingga sampai sekarang pun belum mendapatkan ratifikasi.

Di kemudian hari, negosiasi perdagangan antara AS dengan negara lain akan dipimpin oleh Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross, Perwakilan Dagang AS, Robert Lightizer dan Ketua dari Komite Perdagangan Gedung Putih yang baru dibentuk, Peter Navarro.

NBC News memberitakan bahwa Trump dalam pelantikannya juga menyebutkan, “Kita sudah akan mulai menegosiasikan perjanjian NAFTA, kebijakan imigrasi dan isu-isu keamanan perbatasan”.

NAFTA yang merupakan perjanjian perdagangan bebas antara AS – Kanada – Meksiko, terutama ditujukan untuk menghapus sebagian besar tarif pajak demi peningkatan jumlah investasi dan untuk memperkuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual. NAFTA mulai diberlakukan pada 1994.

Dalam masa kampanye pun Trump terus melakukan kritikan tajam terhadap NAFTA dan berjanji untuk renegosiasi perjanjian ini bila berhasil memenangkan pemilu.

Trump pada Minggu (22/1/2017) mengatakan akan segera bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto untuk membicarakan soal perbaikan perjanjian NAFTA.

Pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa Trump akan menemui Presiden Meksiko pada 31 Januari. Selain masalah NAFTA, kedua kepala negara tersebut juga akan membicarakan soal pembayaran pembangunan tempok perbatasan sebagaimana yang pernah Trump janjikan dalam kampanye pemilu.

Jumat (25/1/2017) mendatang, Trump akan menerima kunjungan Perdana Menteri Inggris Theresa May. Ini akan menjadi pertemuan pertama Trump setelah menjabat sebagai Presiden yang menjadi lambang kukuhnya hubungan persahabatan kedua negara.

Kedua perintah eksekutif lainnya yang ditandatangani Trump pada 23 Januari itu adalah putusan untuk membekukan perekrutan pegawai federal AS di luar personel militer, dan putusan untuk menghidupkan kembali ‘Kebijakan Kota Meksiko’.

‘Kebijakan Kota Meksiko’ mengatur organisasi non pemerintah (LSM) untuk tidak melakukan atau aktif mempromosikan layanan aborsi dengan lembaga keluarga berencana di negara lain.

Ketentuan ini berlaku setelah LSM setuju untuk menerima dana subsidi dari lembaga pemerintah federal. Kebijakan tersebut awalnya dikeluarkan oleh Presiden Reagan pada 1984, lalu dihentikan oleh Presiden Clinton pada Januari 1993. George Bush kemudian menghidupkan, tetapi distop lagi oleh Obama pada 2009. Kini kebijakan itu diberlakukan kembali.

Pejabat Gedung Putih juga mengatakan adanya rencana presiden untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel, dari kota Tel Aviv ke Yerusalem. Sebelumnya media Israel melaporkan bahwa Trump akan mengumumkan rencana perpindahan itu.

Laporan menyebutkan bahwa Trump dalam pembicaraan lewat sambungan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 22 Januari telah mengabarkan soal rencana perpindahan itu.

Dalam masa kampanye pemilu presiden AS di masa lalu juga muncul gagasan untuk memindahkan kantor Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. Tetapi janji itu tidak terealisir karena khawatir bisa meningkatan ketegangan politik di Timteng.

Sementara itu di situs petisi untuk Gedung Putih terdapat lebih dari 200.000 suara yang menuntut Trump untuk mengungkapkan soal laporan pembayaran pajak pribadinya. Namun, Penasihat senior Gedung Putih Kellyanne Conway pada 22 Januari menegaskan bahwa Trump tidak akan melakukannya karena para pendukungnya sama sekali tidak peduli dengan masalah tersebut. (Sinatra/rmat)

Share

Video Popular