JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dikabarkan ditangkap oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Penangkapan ini sudah dikonfirmasi oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo ketika ditanyai wartawan, Kamis (26/1/2017). Maka pada kejadian ini merupakan yang keduakalinya, setelah Ketua MK RI, Akil Mochtar sebelumnya juga diciduk oleh KPK.

Jika dilihat dari situs resmi Mahkamah Konstitusi (MK), sosok Patrialis Akbar adalah mantan anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional selama dua periode (1999 – 2004 dan 2004 – 2009).

Kiprahnya cukup mentereng, Patrialis turut terlibat dalam pembahasan amandemen konstitusi di Panitia Ad Hoc I Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pernah duduk sebagai Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Bersatu II pada Oktober 2009-Oktober 2011 pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hingga akhirnya, Patrialis Akbar menduduki posisi sebagai penegak hukum, yakni hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Patrialis mengucapkan sumpah jabatannya sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2013 – 2018 pada Selasa (13/8/2013) di Istana Negara, Jakarta.

Setelah dia menjabat sebagai Hakim MK, maka Patrialis pun melengkapi jejak kariernya dengan menduduki posisi di tiga lembaga kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif dan akhirnya yudikatif.

Sosok Patrialis dibesarkan dari keluarga veteran dan berasal dari keluarga berkecukupan. Patrialis yang lahir di Padang, Sumatera Barat 31 Oktober 1958 silam, sudah bercita-cita sebagai penegak hukum, usai lulus STM.

Patrialis juga bergabung dengan Lembaga Keadilan Hukum Univerisitas Muhammadiyah. Dia aktif pada organisasi Pemuda Muhammadiyah selanjutnya bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Patrialis tergabung dalam Tim Sukses Pasangan SBY-Boediono pada 2009 sebagai anggota tim advokasi dan bantuan hukum. Ia pun terpilih menjadi Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Bagi Patrialis sebagaimana ditulis situs MK, menjadi hakim konstitusi berarti menegakkan keadilan bagi harkat dan martabat kemanusiaan. Ia mengakui tidak memiliki visi pribadi karena ditakutkan akan mengacaukan MK. “Karena MK memutuskan putusan yang diambil berdasarkan hasil keputusan kolektif, akan bahaya jika setiap hakim memiliki visi pribadi,” tegasnya. (asr)

 

 

 

Share

Video Popular