JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arif Hidayat menyampaikan permohonan maaf dan ampun kepada seluruh rakyat Indonesia setelah Hakim Konstitusi Patrialis Akbar ditangkap oleh KPK. Kasus penangkapan Patrialis merupakan peristiwa kedua kalinya setelah sebelumnya Ketua MK Akil Mochtar juga diciduk KPK dalam perkara suap.

“Meskipun merupakan masalah personal Hakim Konstitusi yang bersangkutan, namun kami atas nama Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Arif Hidayat di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Arif mengakui seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi, merasa sangat prihatin dan menyesalkan peristiwa tersebut yang terjadi di saat Mahkamah Konstitusi tengah berikhtiar membangun sistem yang diharapkan dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi beserta seluruh jajaran Mahkamah Konstitusi.

Menurut Arif, pihaknya sejak 2013 telah membentuk Dewan Etik yang bersifat tetap dan melaksanakan tugas secara day to day yang hasil kerjanya dapat dilihat dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi.

Pada kasus Patrialis, rapat permusyawaratan hakim (RPH) juga digelar dan menyatakan mendukung KPK sepenuhnya untuk menuntaskan permasalahan hukum yang menjerat hakim konstitusi Patrialis Akbar.

MK juga menyatakan membuka akses seluas-luasnya kepada KPK,dan jika diperlukan, Mahkamah Konstitusi mempersilakan KPK untuk meminta keterangan Hakim Konstitusi, tanpa perlu mendapatkan izin dari Presiden sebagaimana diatur dalam UU MK, termasuk seluruh jajaran Mahkamah Konstitusi.

Arif Hidayat menambahkan, Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan informasi dari Dewan Etik bahwa dari aspek etika, Dewan Etik segera menggelar rapat untuk mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi disertai dengan usul pembebastugasan Hakim Konstitusi yang bersangkutan. (asr)

Share

Video Popular