Penyelesaian Politik Atas Efek Gelembung Properti RRT (2)

296
Efek gelembung di sektor properti RRT adalah produk politik yang abnormal, juga terus berkembang di tengah iklim politik yang korup, dan pada akhirnya harus diselesaikan secara politik juga. (Reuters)

Oleh: DR. Frank Tian, Xie

Coba bayangkan, seorang perampok datang merampas tanah milik Anda, lalu membangun rumah di atas tanah itu. Llalu menyuruh Anda membeli rumah tersebut dengan hak guna pakai. Di satu sisi mencemarkan tanah Anda, sambil terus membangun, setelah terlalu banyak membangun, hutang pun sudah menumpuk.

Lalu Anda ikut dibebani, terlalu banyak dibangun tapi tidak ada penghuni, tapi tidak rela harga rumah itu anjlok! Apakah ada hal semacam ini di dunia ini? Inilah realita di bursa properti Tiongkok.

Baru-baru ini PKT menggelar rapat ke-27 tim Kepemimpinan Reformasi Mendalam Menyeluruh Pusat, meloloskan yang disebut “Usulan sistem lengkap perlindungan hak milik sesuai hukum”, disebutkan bahwa “akan dilakukan legalisasi sistem lengkap perlindungan hak milik secara menyeluruh dengan sistem perlindungan yang mumpuni”. Mengapa rakyat Tiongkok tidak percaya akan hal ini? Mengapa mereka tidak tergerak?

Karena ini tidak nyata, adalah perampok yang telah merampas tanah Anda, lalu membangun markasnya disitu, kemudian berkata bahwa Anda harus menghormati hak milik pribadi “raja perampok” itu. Proses perkembangan bursa properti RRT telah dimulai sejak 1949 secara illegal, ketika PKT mulai mencaplok tanah milik rakyat, seiring dengan perkembangan pasar, demutualisasi dan cara mata uang lain, kekuasaan kelompok yang berkepentingan ini terhadap tanah semakin dikukuhkan.

Semakin merajalelanya dan semakin sistematisnya korupsi di kalangan PKT sejak masa pemerintahan Jiang Zemin, juga menyebabkan pembagian tidak adil kekayaan tanah semakin memburuk. Polarisasi kekayaan tanah membuat kemungkinan terselaraskannya bursa properti, atau mendarat dengan lunak menjadi musnah tuntas.

Kesulitan ekonomi RRT seiring dengan menjabatnya Presiden Trump akan membuat ekspor RRT menyusut, cadangan devisa juga akan anjlok, dan akan terus memburuk. Hal yang pertama akan terkena dampaknya adalah properti, hutang pemerintah daerah, serta kekayaan dan tabungan rakyat Tiongkok.

Banyak orang membandingkan efek gelembung properti di RRT dengan gelembung properti di Jepang, keduanya memang layak dibandingkan, tapi juga tidak sepenuhnya begitu. Karena efek gelembung pada sektor properti di Jepang adalah murni masalah ekonomi, bukan dipicu oleh faktor politik dan intervensi politik.

Pemerintah Jepang yang tidak terlibat tidak berdaya meskipun mereka berniat membantu. Setelah gelembung properti Jepang meletus, sistem ekonomi dan politik Jepang tidak hancur, dan ini sangat berbeda dengan RRT.

Di Amerika juga terjadi efek gelembung properti, seperti krisis moneter 2008, penyebab langsungnya adalah karena bursa properti yang membengkak pesat, meletusnya krisis mortgage, menyebabkan awal hancurnya seluruh rantai produk finansial yang terkait dengan properti.

Ada yang mengatakan efek gelembung properti AS juga merupakan perkara yang timbul akibat faktor politik, karena kebijakan Partai Demokrat yang dengan sengaja meningkatkan tingkat kepemilikan rumah, pinjaman dua rumah, menyebabkan properti di AS menggelembung.

Tapi meletusnya gelembung properti di AS adalah siklus ekonomi. Dampak yang timbul akibat tangan yang tak terlihat, bahkan tidak perlu diselesaikan oleh pemerintahan Partai Republik, sudah terselesaikan dengan sendirinya. Dan Partai Demokrat bukan pihak yang mengambil keuntungan darinya.

Beda halnya dengan di RRT, Partai Komunis Tiongkok/PKT adalah pembuat kebijakan untuk properti, juga pelaksana, pengawas sekaligus pihak yang meraup untung. Untuk menyelesaikan masalah properti di RRT harus dimulai dari politik, menyelesaikan masalah dari akarnya.

Efek gelembung properti di RRT bisa saja diselesaikan, tapi cara penyelesaiannya harus dilakukan dari segi politik, hapus hak khusus partai komunis, bubarkan organisasi komunis, rampas kembali kekayaan yang telah diraup oleh komunis, mengembalikan tanah kepada rakyat. Dengan demikian dan hanya dengan cara ini, masalah properti di RRT baru bisa diselesaikan dengan tuntas. (sud/whs/rmat)

SELESAI