JAKARTA – Setara Institute menilai Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang ditangkap KPK beberapa waktu lalu merupakan prahara kedua setelah sebelumnya Ketua MK, M. Akil Mochtar pada 2013 juga tertangkap tangan oleh KPK. Bahkan kasus ini justru sebagai bentuk menjatuhkan legitimasi lembaga Mahkamah Konsitusi.

Direktur Riset Setara Insitute, Ismail Hasani mengatakan tertangkapnya seorang hakim MK memiliki dampak serius dan dampak ikutan pada produk kerja MK. Pasalnya, hakim MK adalah pejabat negara kelas negarawan, yang seharusnya tidak memiliki interest apapun dalam bekerja kecuali mengawal konstitusi dan menjaga paham konstitusionalisme.

Menelisik rekam jejak Patrialis Akbar, kata Ismail, banyak pihak tidak terkejut dengan peristiwa yang saat ini menimpa mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN). Apalagi, proses pencalonannya menjadi hakim MK pada Juli 2013.

Sosok Patrialis diketahui menjadi hakim MK tanpa proses seleksi yang wajar, karena hanya ditunjuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono tanpa mempertimbangkan kualifikasi yang ditetapkan UU, setelah tergeser dari kursi Menteri Hukum dan HAM. Tak hanya itu, proses seleksi pun dipersoalkan oleh organisasi masyarakat sipil, hingga berujung ke PTUN.

Menurut Ismail, praktik suap yang diduga ditukar dengan putusan hakim Konstitusi memiliki daya rusak lebih serius dibanding suap biasa. Lebih rinci Ismail menuturkan, kewenangan MK memutus konstitusionalitas sebuah norma dalam UU, yang merupakan produk kerja DPR dan Presiden, adalah kewenangan yang sangat besar dan memiliki daya ikat luar biasa.

Oleh karena itu, putusan MK adalah erga omnes, berlaku bagi semua orang, meski sebuah norma UU hanya dipersoalkan oleh satu orang. Putusan MK juga, jika sebuah permohonan judicial review dikabulkan, berarti membatalkan produk kerja 550 anggota DPR dan presiden yang bersifat final and binding.

“Atas dasar kewenangannya yang sangat besar, maka dugaan memperdagangkan putusan, sebagaimana dipraktikkan oleh Patrialis Akbar, memiliki daya rusak luar biasa yang bisa mendelegitimasi banyak putusan MK dan kelembagaan MK,” kata Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini dalam rilisnya, Jumat (27/1/2017). (asr)

Share

Video Popular