JAKARTA – KPK menangkap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/20170. Saat OTT ini, tim KPK mengamankan sejumlah barang bukti termasuk draf putusan Mahkamah Konsitusi.

Kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Patrialias termasuk si penyuap sebagai tersangka. Patrialis diduga menerima hadiah untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait permohonan Uji Materiil Perkara.

Perkara yang dimaksudkan adalah Nomor 129/PUU-XII/2015 perihal Pengujian UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD Republik Indonesia 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Mantan Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki menilai penangkapan hakim konsitusi bersamaan ditemukan barang bukti draf putusan MK merupakan pembocoran rahasia negara. Apalagi jika kemudian, putusan dalam draf tersebut bisa dirundingkan kepada pihak tertentu.

“Bagaimana bisa keluar, draf itu rahasia negara, ini luar biasa,” kata Suparman dalam Diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2017).

Menurut Suparman, apalagi dalam kedudukannya posisi Mahkamah Konstitusi sama derajatnya dengan Konsitusi. Oleh karena itu, semestinya sudah menjadi pembelajaran serius atas tindakan hakim Konstitusi yang melawan  hukum.

Pada kasus ini, kata Suparman, Pemerintah bersama DPR dan MA harus segera membicarakan untuk membuat aturan baru mekanisme rekrutmen calon hakim Mahkamah Konstitusi. Langkah demikian diharapkan mampu melibatkan anak bangsa yang mempunyai integritas, tidak tercela dan negarawan.

Tak hanya duduk bersama, semua lembaga negara dinilai juga perlu melakukan perubahan Undang-Undang agar mekanisme rekrutmen tak berbeda dan tidak diserahkan kepada masing-masing lembaga untuk menentukan Hakim Konstitusi.

Tak hanya Pemerintah, DPR dan MA, Suparman berharap MK juga harus mengambil langkah internal sebagai transformasi kelembagaan.   Sebagai langkahh awal, MK harus membentuk tim crisis center yang diisi orang luar yang punya integritas untuk memperbaiki MK. (asr)

Share

Video Popular