JAKARTA – Sidang ke delapan Ahok yang digelar Selasa (31/1/2017) telah usai, namun polemik ternyata muncul hingga saat ini. Sidang dengan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok pada saat itu meruncing dan bergeser secara deras menjadi isu penyadapan terhadap SBY dan cercaan kepada Ketua MUI.

Sidang pada saat itu digelar tertutup terbatas yang dihadiri oleh Ketua MUI KH.Maruf Amin yang menyampaikan kesaksiaannya dalam persidangan. Wartawan pun yang datang tak boleh merekam atau mengambil video. Para pewarta pun hanya diperkenankan untuk menulis pada kertas catatan.

Kasus bermula saat kuasa hukum Ahok, Humprey Djemat mengajukan pertanyaan dalam sidang yang ditujukan kepada KH.Maruf Amin yang juga sebagai Ketua Dewan Syura PBNU. Pada sidang itu Humprey memang menyinggung tentang telepon SBY kepada Ketua MUI Ma’ruf Amin.

“Apakah pada hari Kamisnya, ada telepon dari Pak SBY jam 10 lewat 16 menit yang menyatakan antara lain mohon diatur agar AHY bisa diterima di kantor PBNU? Dan yang kedua, apakah ada permintaan dari pak SBY yang mendesak dikeluarkannya fatwa (penistaan agama) terhadap terdakwa?” tanya Humphrey Djemat dalam sidang.

Pertanyaan Humphrey yang ditujukan kepada KH Maruf Amin itu dibantah oleh Ketua MUI itu. Kasus kepada Ahok tentang keberatannya atas ditunjuknya Rizieq Shihab sebagai sebagai ahli agama oleh MUI, tentang pidato Ahok menyinggung Surat Al-Maidah 51.

Penjelasan Pihak Ahok

Anggota Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika, Humphrey R. Djemat mengatakan pernyataan Ahok yang mengatakan “… kami akan proses secara hukum saksi untuk membuktikan bahwa kami memiliki data yang sangat lengkap…” itu ditujukan kepada saksi-saksi pelapor pada persidangan yang lalu, dan bukan kepada  KH Ma’ruf Amin.

Menurut Humphrey pihaknya menyayangkan gencarnya pemberitaan yang menyesatkan bahwa seolah-olah Ahok mau melaporkan KH Ma’ruf Amin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum MUI. Apalagi ada oknum yang menuding bahwa pernyataan Pak Ahok dianggap melecehkan integritas PB NU dan kaum nahdliyin.

Humphrey menjelaskan sebagai penasihat hukum pihaknya bekerja dengan profesional sesuai dengan kode etik dan didukung informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. “Kami menyayangkan adanya pihak-pihak yang memancing di air keruh memanfaatkan ucapan Pak Ahok,” kata Humphrey dalam keterangannya, Rabu (1/2/2017).

Sementara Ahok dalam pernyataan tertulisnya menampaikan bahwa dirinya tak melaporkan KH Ma’ruf Amin ke polisi, kalau pun ada saksi yang dilaporkan mereka adalah saksi pelapor, sedangkan Kyai Ma’ruf bukan saksi pelapor, beliau seperti saksi dari KPUD yang tidak mungkin dilaporkan.

Ahok menyatakan meminta maaf kepada KH Ma’ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau, meskipun beliau dihadirkan kemeren oleh Jaksa sebagai Ketua Umum MUI. Ahok mengakui beliau juga sesepuh NU dan menghormatinya sebagai sesepuh NU, seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur, Gus Mus, tokoh-tokoh yang dihormati dan panuti Ahok.

Sedangkan terkait informasi telepon SBY ke Kiai Ma’ruf pertanggal 7 Oktober adalah urusan Penasehat Hukum. “Saya hanya disodorkan berita liputan6.com tanggal 7 Oktober, bahwa ada informasi telepon SBY ke Kiai Ma’ruf, selanjutnya terkait soal ini saya serahkan kepada Penasehat Hukum saya,” kata Ahok dalam keterangan tertulis.

Penyadapan SBY

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan persnya, Rabu (1/2/2017) di Wisma Proklamasi, Jakarta merasa disadap. SBY juga merasa dicegah oleh pihak tertentu untuk bertemu Jokowi. Konfrensi pers SBY yang dihadiri banyak wartawan juga disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi.

Pada sidang itu memang disebut adanya percakapan antara SBY dan Ketua MUI KH Maruf Amin. Keterangan Ketum DPP Partai Demokrat itu yang menyebut bahwa adanya penyadapan terhadap dirinya. SBY juga mengaku disarankan untuk tak banyak bicara, namun dia memilih untuk tampil ke publik.

Saat itu SBY juga menyampaikan keinginannya untuk bertemu langsung kepada Presiden Joko Widodo sebagai langkah memberikan penjelasan secara terang terkait kasus tuduhan dalang makar. SBY juga ingin menjelaskan secara blak-blakan kepada Jokowi tentang pihak yang menuding bahwa dirinya sebagai donator makar.

“Saya kira semua mengikuti dalam persidangan kemaren dikatakan ada rekaman, atau transkrip atau bukti, percakapan saya dengan KH Maruf Amin begitu bunyinya spekulasinya langsung macam-macam, saya ingin soroti karena kalau betul percakapan saya atau siapapun dengan siapa disadap tanpa alasan sah atau perintah pengadilan itu namanya penyadapan ilegal,” kata SBY dalam konfrensi pers.

“Siapa yang menyadap yang saya tahu ada lembaga KPK juga ada lembaga lain, yaitu Polri, BIN dan BAIS TNI tetapi paling tidak itu institusi negara yang memiliki kemampuan untuk menyadap, pemahamanya saya sama saya memimpin dulu, penyadapan tak boleh sembarangan, tapi misalnya, mudahan tidak yang menyadap bukan pak Ahok tapi lembaga lain hukum harus ditegakkan,” lanjut SBY.

“Kalau institusi negara, Polri, BIN, menurut saya, negara bertanggung jawab. Saya berharap berkenan Pak Presiden Jokowi menjelaskan dari mana transkrip penyadapan itu siapa yang bertanggung jawab. Kita hanya mencari kebenaran. Ini negara kita sendiri, bukan negara orang lain, bagus kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik, adil, dan bertanggung jawab, itu aspek hukum dan politik,” terang SBY. (asr)

Share

Video Popular