JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang merupakan bagian 100 daerah peserta Pilkada Serentak 15 Februari mendatang, wilayah DKI Jakarta diramaikan dengan identitas 3 E-KTP dengan foto sama namun nama dan alamat berbeda. Namun demikian, E-KTP tersebut dipastikan hanyalah identitas palsu.

Ketua Pokja DPT KPUD DKI Jakarta, M. Sidik menyatakan pihaknya sudah mengecek langsung pemilik ketiga E-KTP tersebut. Penelusuran dilakukan diantaranya KPU Kota Jakarta Utara langsung menemui salah satu pemilik E-KTP atas nama Mada di wilayah Pademangan.

Menurut Sidik, hasilnya pemilik asli dari KTP dan NIK tersebut berbeda wajah dan fotonya dengan berita yang tersebar di dunia maya. Begitu pula dua identitas lain atas nama Saidi dan Sukarno.

“Mereka adalah orang yang berbeda dan foto di E-KTP nya pun berbeda. Jadi  foto asli mereka sengaja ditutup dengan foto orang lain oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Sidik dalam rilisnya, Minggu (5/2/2017).

KPUD DKI menjelaskan, nama dan NIK yang tercantum dalam ketiga E-KTP tersebut telah tercatat dan terverifikasi benar sebagai DPT dalam Pilgub DKI 2017. Penetapan DPT, jelas Sidik, disusun berdasarkan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dengan mendatangi langsung calon pemilih. Nama yang terdaftar akan disesuaikan dengan E-KTP dan KK.

Lebih lanjut Sidik mengatakan  NIK bukanlah wewenang  KPU oleh karena itu lembaganya akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, serta pihak Kepolisian untuk bersama-sama mengantisipasi modus seperti ini.

Pada keterangan terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut bereaksi atas heboh e-KTP palsu. Tjahjo mengatakan pemerintah sudah memiliki sistem yang dapat memastikan bahwa e-KTP tersebut adalah palsu.

Menurut Tjahjo, contohnya ketika seorang mempunyai 10 KTP el palsu, ketika dia masuk ke TPS maka dalam hitungan dua menit akan diketahui bahwa identias tersebut palsu atau tidak. Selain itu, kata Tjahjo, Kemendagri  sudah bekerja sama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) dan seluruh KPUD untuk mencegah penggunaan E-kTP Palsu. (asr)

Share

Video Popular