KARO – Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas, BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan  meluasnya daerah yang berbahaya maka jumlah masyarakat yang harus direlokasi juga bertambah. Meski demikian, pemerintah Daerah Karo kesulitan mencari lahan untuk relokasi.

Sutopo menambahkan, relokasi tahap I sebanyak 370 KK sudah selesai dilakukan di kawasan Siosar sekitar 35 km dari desa asalnya yaitu Desa Bekerah dan Simacem. Masyarakat mendapat bantuan rumah, lahan pertanian seluas 0,5 hektar per KK dan bantuan lain.

“Saat ini Perintah sedang bekerja keras menyelesaikan relokasi tahap II untuk 1.903 KK. Sebanyak 1.655 unit rumah ditargetkan selesai pada Agustus 2017. Selanjutnya masih ada 1.050 KK yang harus direlokasi tahap III nantinya,” jelas Sutopo dalam rilisnya, Selasa (7/2/2017).

Menurut Sutopo, faktor penghambat utama adalah ketersediaan lahan. Lahan relokasi permukiman dan usahan tani belum tersedia sepenuhnya. Lahan tapak rumah sudah disiapkan di Siosar untuk 2.053 KK seluas 250 hektar. Namun tidak tersedia lahan usaha tani sehingga masyarakat tidak bersedia direlokasi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan lahan APL (Area Penggunaan Lain) seluas 6.300 hektar yang cukup untuk permukiman dan usaha tani. Namun di lapangan lahan ini semua sudah dikuasai pihak lain. Oleh karena itu perlu pemberian ijin pinjam pakai kawasan hutan seluas 750 hektar untuk menampung relokasi sejumlah 1.271 KK.

“Tanpa ada lahan baru maka relokasi akan terhambat. Masyarakat akan lebih lama tinggal di pengungsian dan sulit membangun kehidupan yang lebih baik. Kunci utama penyelesaian pengungsi Sinabung adalah penyediaan lahan untuk permukiman dan usaha tani relokasi,” pungkas Sutopo. (asr)

 

Share

Video Popular