JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)  meluncurkan Laporan Tahunan 2016 di Kantor Komnas Perempuan, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).

Pada Laporan Tahunan ini, Ketua Komnas Perempuan Azriana memaparkan situasi dan kondisi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2016. Kasus kekerasan perempuan terutama kekerasan fisik masih menjadi catatan terbanyak.

Berikut kasus kekerasan pada 2016 :

1. Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia, maka  angka kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang dilaporkan selama tahun 2015 mencapai 321.752 kasus atau meningkat 9% dari tahun sebelumnya (2014).

Dari 321.752 kasus tersebut, 16.217 ditangani oleh lembaga-lembaga pengada layanan, berbasis masyarakat maupun pemerintah dan sisanya berujung pada cerai gugat atau cerai talaq di Pengadilan Agama. Bentuk kekerasan tertinggi adalah kekerasan fisik (38%) terjadi di ranah rumah tangga/ relasi personal. Kekerasan seksual menempati urutan kedua dan di ranah komunitas kekerasan seksual menempati urutan pertama sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya;

2. Dalam konteks pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu, sepanjang 2016, sejumlah korban masih mengalami berbagai kendala dalam mengakses pemenuhan hak-haknya, karena stigma yang dilekatkan kepada mereka.

3. Di tahun 2016 juga kasus kekerasan seksual banyak menyita perhatian publik mulai dari perkosaan dengan pelaku berkelompok juga perkosaan yang berujung pembunuhan. Kebanyakan korban adalah perempuan usia anak dan beberapa pelaku juga usia anak;

4. Pemerintah menetapkan perkosaan sebagai kejahatan luar biasa, dan menetapkan pemberatan hukuman dalam bentuk hukuman kebiri dan hukuman mati terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak, melalui pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, walau penolakan hukuman mati dan kebiri telah disampaikan oleh berbagai elemen;

5. Kemarahan publik atas peristiwa kekerasan seksual yang terjadi sepanjang 2016 mendorong gerakan sosial mendesak pemerintah mengesahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual;

6. Komnas Perempuan juga mencatat kriminalisasi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sepanjang tahun 2016 masih terus terjadi. Sebagian besar kriminalisasi terhadap korban KDRT dilakukan oleh suami, atau mantan suami. Polanya adalah pasca bercerai, pelaku (suami) melaporkan korban dengan berbagai tuduhan yaitu tindak pidana penganiayaan (pasal 352 KUHP), tindak pidana diskriminatif terhadap anak (pasal 76 A UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), tindak pidana laporan palsu (pasal 220 KUHP) dan  tuduhan pemalsuan KTP suami (pasal 263 ayat (2) KUHP);

7. Komnas Perempuan mengamati banyak hambatan untuk menghapuskan praktek perkawinan usia anak dimulai ketika Mahkamah Konstitusi menolak judicial review Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Pahun 2016 juga masih diwarnai penghambatan kebebasan berekspresi. Untuk konteks pelanggaran HAM masa lalu terutama isu 65, data safenetvoice.org (Februari – Mei 2016) terjadi 29 kasus pelarangan, pembubaran dan intimidasi terhadap masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan seperti diskusi publik, riset, pemutaran film;

9. Politisasi identitas atas nama agama, moralitas, budaya dan kepentingan politik juga semakin menguat, khususnya dalam dalam bentuk kebijakan diskriminatif, intoleransi, dan kekerasan yang ditujukan pada kelompok minoritas agama dan minoritas berbasis SOGIEB (Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Body).

10. Dalam konteks pemiskinan perempuan-perempuan pekerja Migran, maka  Hukuman Mati juga masih terus terjadi. Kasus-kasus hukum yang dihadapi pekerja migran yang mendapat ancaman hukuman mati antara lain adalah a) Pembunuhan karena pembelaan diri atas kekerasan seksual, b) Pembelaan diri karena kekerasan fisik dan ekonomi, c) Korban trafficking, rentan ditipu, diiming-imingi dan eksploitasi dalam sindikat perdagangan narkoba;

11. Tahun 2016 juga diwarnai dengan beberapa peristiwa penggusuran antara lain adalah penggusuran Kali Jodo, Bukit Duri, Ciliwung dan Bongkaran Tanah Abang yang merupakan cerminan tata kota yang telah mengeluarkan perempuan sebagai elemen masyarakat;

12. Komnas Perempuan juga menemukan kekerasan terhadap perempuan dalam pemenuhan hak Ekosob perempuan adat di pegunungan Kendeng,yaitu; a) Air dan spiritualitas perempuan menjadi sebuah konektivitas yang sewajarnya dirawat. Perempuan-perempuan di Pegunungan Kendeng, mengidentifikasi potensi air yang disimpan di gunung karts akan hancur. Padahal petani bergantung pada air untuk kepentingan pertanian  masyarakat, b) Hilangnya pengetahuan asli perempuan; diantaranya pengetahuan tanaman obat yang diidentifikasi setidaknya 52 jenis sebagai apotik masyarakat yang lambat laun dikhawatirkan akan punah, c) Lemahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, d) Perempuan mengalami kerumitan ekonomi, e) Potensi pekerja migran perempuan meningkat, f) Politik identitas: stigma pada perempuan anti pembangunan pabrik semen.

13. Penguatan isu terorisme dan radikalisme yang minim kajian gender based violence, dimana di tahun ini kemunculan pengantin bom perempuan. (asr)

Share

Video Popular