Jonan ‘Tunjuk’ Freeport Memilih, Berbisnis atau Berperkara?

227
Menteri ESDM Ignasius Jonan (Dokumentasi Kementerian ESDM)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bertanya-tanya tentang langkah sebenarnya yang ingin ditempuh di Indonesia apakah bertujuan berbisnis atau berperkara hukum. Apalagi pihak Freeport-McMoRan berencana menyeret pemerintah Indonesia ke Badan Arbitrase Internasional.

“Ini sebenarnya mau berbisnis atau berperkara,” kata Jonan usai bertemu dengan pimpinan DPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR RI, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Meski demikian, pemerintah masih membuka pintu negosiasi antara kedua pihak untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah RI dan Freeport. Polemik dengan pemerintah RI setelah Freeport menolak menghapus Kontrak Karya ke Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk memperoleh izin ekspor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017.

Setelah menjadi IUPK, Freeport harus mengikuti prevailing yakni pajak dan royalti yang bisa berubah sesuai peraturan yang berlaku. Sebenarnya, tak hanya Indonesia, sejumlah negara seperti Australia juga menaikan pajak pertambangan. Namun Freeport di Indonesia bersikukuh dengan sistem nail down atau pajak dengan besaran yang tetap.

“Freeport pasti maunya berbisnis. Ini pasti dirundingkan. Mudah-mudahan ada titik temu,” kata Jonan.

Opsi-opsi yang ditawarkan pemerintah ke Freeport jika kemudian masih saja membuat perusahaan asal Amerika Serikat itu tak mengindahkan, maka pemerintah menghormati langkah Freeport untuk menggugat ke Arbitrase Internasional. Namun demikian, kata Jonan, pemerintah Indonesia juga bisa melakukan hal serupa.

“Kalau tidak ada titik temu, Bukan cuma Freeport yang bisa bawa ke arbitrase, pemerintah juga bisa,” kata Jonan.

Menurut Jonan, Indonesia adalah negara berdaulat, oleh karena itu harus yakin atas segala UU yang ditetapkan. Bahkan semua UU turunan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri harus mengacu pada UUD 1945 atau konstitusi. Oleh karena itu, semua perjanjian di Indonesia harus berlandaskan konstitusi.

“Kita tidak bisa bikin perjanjian yang menyimpang dari konstitusi,” kata Jonan. (asr)