Melihat Vonis Kartel Harga Motor Skutik Yamaha-Honda

307

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan menghukum denda dengan total Rp 47,5 miliar kepada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM). Sidang pembacaan putusan berlangsung Senin (20/2/2017) di Gedung KPPU, Jakarta.

KPPU menyatakan kedua perusahaan ini dinyatakan terbukti bersalah dalam dugaan pelanggaran praktik kartel dalam penjualan sepeda motor jenis skuter matic 110 – 125 CC di Indonesia. Vonis hakim berdasarkan Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016.

Hal ini berdasarkan pembacaan putusan perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dugaan pelanggaran Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam industri sepeda motor jenis skuter matic 110 -125 CC di Indonesia yang digelar pada Senin, 20 Februari 2017 di Kantor KPPU di Jakarta.

Majelis Komisi perkara ini terdiri dari Tresna Priyana Soemardi, sebagai Ketua Majelis Komisi, Munrokhim Misanam dan R. Kurnia Sya’ranie, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi. Serta, dibantu oleh Jafar Ali Barsyan, R.Arif Yulianto, dan Detica Pakasih, masing-masing sebagai Panitera.

Dalam putusan perkara tersebut, Majelis menghukum denda dengan total Rp47,5 miliar. Rinciannya, Yamaha selaku Pihak Terlapor I diberikan sanksi sebesar Rp25 miliar, sedangkan Honda selaku Pihak Terlapor II dikenakan sanksi senilai Rp22,5 miliar.

“Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 5/1999,” tulis keterangan resmi KPPU.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf menjelaskan  terdapat tiga bukti yang memberatkan terlapor. Ketiganya yaitu, adanya pertemuan kedua terlapor di lapangan Golf, adanya surat elektronik atau email pada 28 April 2014, serta adanya email pada 10 Januari 2015.

Berdasarkan fakta persidangan, kiriman email pada 10 Januari 2015 merupakan surat yang dikirimkan Saksi Saudara Yutaka Terada yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Marketing Terlapor I dengan menggunakan alamat [email protected] dikirimkan kepada Dyonisius Beti selaku Vice President Direktur Terlapor I. Sehingga, fakta email tersebut merupakan komunikasi resmi yang dilakukan antar pejabat tinggi Terlapor I (top level management Terlapor I).

Syarkawi mengatakan, email tertanggal 28 April 2014 dan 10 Januari 2015 menjadi bukti adanya dugaan kesepakatan antar kedua terlapor melakukan kesepakatan harga. Pasalnya, berdasarkan UU Nomor 5/1999, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

“Mengingat kapasitas pengirim dan penerima email serta media yang digunakan yaitu email resmi perusahaan, maka kami tidak serta merta untuk mengabaikan fakta tersebut sebagai alat bukti,” ujar Syarkawi.

Selain menghukum denda Yamaha dan Honda, diharapkan komponen utama sepeda motor berupa engine, transmisi, rangka, dan elektrikal dapat dihasilkan oleh industri domestik yang nantinya dapat mempengaruhi penurunan harga motor di hilir.

Selanjutnya, para Terlapor diharapkan dapat segera menjalankan amar putusan berupa pembayaran denda ke kas negara. “Para Terlapor diberi waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah menerima petikan putusan dimaksud untuk segera membayar denda yang telah dijatuhkan,” tegas Syarkawi.

Atas putusan ini, kuasa hukum Yamaha, Rikrik Rizkiyana, menyatakan tidak terima atas putusan yang dibacakan oleh KPPU. Menurut dia, sejak awal  Ketua KPPU maupun tim investigator telah memperlihatkan indikasi-indikasi yang mendahului proses putusan.

Lebih jauh dia menambahkan, selama prosesnya pihak kuasa hukum Yamaha mlihat, ada banyak pelanggaran, khususnya di lapangan. “Seperti mereka mendatangi pelaku usaha, tanpa adanya pemberitahuan. Ini menjadi bukti bahwa dalam prosesnya, KPPU kerap kali sewenang-wenang,” jelasnya. (asr)