JAKARTA – Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengapresiasi langkah dan putusan KPPU memvonis Honda dan Yamaha membayar denda Rp 47,5 miliar. Kedua perusahaan ini dinyatakan terbukti bersalah dalam dugaan pelanggaran praktik kartel dalam penjualan sepeda motor jenis skuter matic 110 – 125 CC di Indonesia.

“Putusan KPPU menjawab pertanyaan konsumen selama ini, kenapa konsumen sepeda motor di Indonesia harus membayar lebih mahal dibandingkan konsumen sepeda motor di negara lain untuk produk yang sama,” kata Tulus Abadi dalam siaran persnya, Rabu (22/2/2017).

Oleh karena itu YLKI mendesak kepada produsen kendaraan bermotor matic agar segera melakukan koreksi harga/menurunkan harga jual, sesuai dengan kisaran harga yang ditetapkan oleh KPPU.

YLKI juga mendesak DPR untuk segera melakukan pembahasan revisi UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha, guna mengakomodir indirect evident dalam pembuktian dugaan kasus kartel dan menjadikan praktik kartel sebagai tindak pidana/kejahatan.

Menurut YLKI,  jika konsumen pengguna sepeda motor kedua produsen tersebut belum puas dengan putusan KPPU tersebut, YLKI mendorong konsumen untuk melakukan gugatan class action kepada Yamaha dan Honda.

Sebab denda KPPU terhadap putusan tersebut sangatlah kecil dibanding sengan kerugian yang dialami konsumen. Apalagi dalam kasus seperti ini, UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak mengakomodir mekanisme ganti rugi pada konsumen atas selisih harganya itu.

Selain itu, YLKI juga mendesak KPPU untuk mengendus dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat di sektor komoditas yang lain seperti semen, produk obat/farmasi, bunga bank, dan lain-lain; yang sangat merugikan konsumen, dan selama ini belum tersentuh dan dibongkar oleh KPPU. (asr)

Share

Video Popular