Gugatan atas Perusakan Terumbu Karang di Raja Ampat Dipercepat

131
Kapal pesiar saat kandas di Raja Ampat (courtesy Stay Raja Ampat)

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan koordinasi secara cepat atas tragedi kandasnya Kapal Pesiar MV.Caledonia Sky di Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat, Papua, pada 4 Maret 2017 lalu. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Brahmantya Satyamurti mengatakan pemerintah akan melakukan pemanggilan dan mengajukan gugatan.

“Gugatan dilakukan secepatnya. Kapal posisinya saat ini ada di Filipina. Kita akan bikin surat perintah panggilan untuk pemeriksaan,” ujar Brahmantya dalam gelaran konferensi pers di Gedung Mina Bahari III Jakarta, Rabu (15/3).

Menurut dia, akibatnya terjadi kerusakan koral di sejumlah titik perairan. Kerusakan berupa penurunan kualitas keanekaragaman hayati terumbu karang dan merupakan perbuatan pidana. Minimal ada kelalaian nahkoda kapal, sehingga dapat diproses pidana.

“Penyidik yang melakukan proses hukum adalah KLHK atau Penyidik Polri. KLHK maupun Pemda Kabupaten RAja Ampat dapat mengajukan ganti kerugian terhadap Nahkodal Kapal MV. Caledonia Sky dan Perusahaan Noble Caledonian” terang Brahmantya.

Kapal Pesiar MV. Caledonia Sky telah melanggar beberapa peraturan pemerintah, yakni Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 40 ayat (3), UU Nomor 31 Tahun 2004 jo.UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pasal 7 ayat 2, KKPD Selat Dampier (Kepmen KP nomor 36/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentanf Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang (Kepmen LH 4/2001).

Informasi sementara kandasnya Kapal Pesiar MV Caledonian Sky diduga akibat nahkoda hanya memonitor GPS dan Radar tanpa memperhitungkan pasang surut. Padahal sebenarnya posisi labuh kapal tidak sesuai dengan topografi perairan dangkal.

Saat ini, tim gabungan yang terdiri dari KKP, Kemenko Kemaritiman, KLHK, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung serta Polri akan menghitung secara lebih detail nilai kerusakan terumbu karang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta peninjauan aspek hukum. (asr)