JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi  Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi mencabut ketentuan prosedur pembuatan paspor baru bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan bepergian ke luar negeri dengan syarat memiliki tabungan Rp 25 Juta. Ketentuan ini menuai panen kritik sejumlah pihak dari DPR dan LSM.

“Mulai hari ini pemohon paspor dengan tujuan wisata tidak akan ditanya soal rekening Rp25 juta,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno, dalam konferensi pers di Kantor Dirjen Imigrasi, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Sebelumnya diterbitkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI non-prosedural, yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017. Awalnya SE ini bertujuan seagai petunjuk bagi seluruh jajaran imigrasi pada saat melakukan proses penerbitan paspor dan/atau pemeriksaan keimigrasian di TPI guna mencegah terjadinya TKI non-prosedural.

Namun demikian, kata Agung, saat dalam wawancara akan digali lebih dalam untuk memastikan motif pemohon untuk kunjungan ke luar negeri. Jika kemudian  setiap WNI yang akan membuat Paspor RI dalam rangka bekerja di Luar Negeri sebagai TKI, disamping melampirkan persyaratan umum seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.

Selain itu, para WNI juga diwajibkan melampirkan Surat Rekomendasi Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan surat telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Sarana Kesehatan (SARKES) yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

Jika kemudian pada saat wawancara, petugas akan menggunakan teknik tertentu jika ada pemohon yang mengaku ingin berwisata ke luar negeri. Hal demikian dilakukan untuk memastikan bahwa pemohon bukan sebagai TKI non-prosedural.

Dirjen Imigrasi mencatat, sejumlah modus dilakukan untuk TKI non-prosedural seperti umrah, haji khusus, magang, bursa kerja khusus, kunjungan keluarga, atau wisata. Tercatat, sejak Februari-Juni 2016  sebanyak 416 WNI belum kembali ke Tanah Air yang awalnya melakukan umrah.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo sebelumnnya mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut dinilai melanggar hak warga negara. Menurut dia, sistem penjaminan uang Rp 25 juta justru mendatangkan persoalan baru yakni penjeratan utang serta penyebab human trafficking.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay juga kebijakan defosit Rp 25 juta justru memberatkan dan mempersulit para TKI yang justru bertujuan untuk mencari uang ke luar negeri. Persyaratan rekening tabungan Rp 25 juta dinilai belum tentu mampu mencegah terjadi praktek perdangan manusia. (asr)

Share

Video Popular