Oleh: He Qinglian

Anggota kongres Rusia Duma, padaSabtu (18/3/2017)  menginstruksikan penyidikan terhadap penyiaran berita berbahasa Rusia oleh VoA, CNN, dan Free European Radio, apakah sudah mentaati hukum Rusia.

Di saat yang sama, banyak negara Eropa tahun ini akan menggelar pemilu, Jerman, Prancis dan banyak negara lain sedang menelurkan undang-undang untuk menertibkan “berita palsu (fake news)” di media sosial.

Realia ternyata selain konyol sekaligus bengis: kaum elit establishment di banyak negara meskipun memiliki sumber otoritas yang berbeda, namun kekhawatiran mereka dalam menghadapi opini kritik sangat mirip satu sama lain.

Pemerintah Demokrasi Barat Juga Kesulitan Hadapi Media Sosial

Pemerintah negara Barat juga mengalami kesulitan dalam menghadapi media social. Para elit pemerintahan di negara yang membanggakan kebebasan berpendapatnya seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis sejak 2 tahun lalu sudah mulai terjebak dalam konflik dengan media sosial.

Mereka memang tidak perlu mengendalikan media konvensional, karena media massa papan atas di negara-negara itu memiliki kesamaan persepsi dengan ideologi kaum elit, hanya sebagian kecil media konvensional ada sedikit kritik, namun karena keterbatasan penyebaran, sehingga tidak menimbulkan gejolak besar.

Yang pertama kali terlilit masalah adalah pemerintahan Merkel. Sejak 2015 ketika Merkel mengumumkan janjinya untuk menampung seluruh pengungsi tanpa batas, muncullah pengawasan internet versi Jerman.

14 September, Menteri Kehakiman Jerman Heiko Maas memanggil tim perwakilan Facebook, meminta dibentuk suatu tim kerja yang terdiri dari Facebook, organisasi masyarakat dan NGO (LSM), untuk menghapus “posting berisi kebencian”, sekaligus juga mengumpulkan bukti untuk menghadapi opini kebencian dari luar dengan metode bantahan.

Akhir September tahun yang sama, di sela Sidang Umum PBB di New York, Merkel secara langsung mengingatkan CEO Facebook Zuckerberg, komentar tentang ras pengungsi di Facebook terus meningkat, Zuckerberg berjanji akan menertibkannya.

Pada September mendatang Jerman akan menyambut pemilu pergantian Dewan Kongres Federal. Untuk mencegah “opini kebencian” serta “berita palsu” di media sosial mempengaruhi pemilu, Kementerian Kehakiman dan Perlindungan Konsumen Federal Jerman (BMJV) pada 14 Maret lalu telah mengajukan RUU.

RUU menetapkan secara mendetil tentang bagaimana cara forum media sosial mengawasi dan menertibkan opini kebencian dan berita palsu. Juga menuntut media sosial harus membuat suatu sistem pengaduan 24 jam, menempatkan orang khusus untuk mengatasi pengaduan.

Perusahaan yang melanggar undang-undang ini akan didenda 50 juta Euro (718 miliar rupiah). Menurut informasi RUU tersebut akan diloloskan sebelum pemilu 24 September mendatang.

Kegalauan AS: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Media Konvensional Turun

Negara Uni Eropa secara serius menyerap pelajaran dari kegagalan Hillary pada pilpres lalu. Meskipun Hillary didukung penuh oleh kaum elit AS dan media massa papan atas yang cenderung pro padanya, namun pada akhirnya tetap harus menelan pil pahit kekalahan.

Setelah introspeksi para elit pun menyimpulkan dua penyebab kekalahan pilpres.

Pertama, para hacker Rusia mengintervensi pilpres.

Kedua, media sosial dianggap telah mempengaruhi hasil pilpres.

Surat kabar “New York Times” juga menerbitkan tidak kurang dari belasan artikel membahas hal ini, salah satunya adalah “The Political Power of Social Media: When Fake News Affects Elections” (terbit 18 November 2016), berpendapat bahwa, “Pilpres Amerika telah menempatkan posisi Facebook sebagai sumber informasi digital menjadi sorotan.

Jauh sebelumnya, para pemimpin dunia, kelompok advokasi dan kelompok minoritas selalu menghadapi cacian dan berita palsu dalam jumlah besar. Bagi dunia nyata mereka menimbulkan dampak politik yang tidak baik. Selama bertahun-tahun, media sosial pada dasarnya tidak mengambil tindakan apa pun untuk meredam berita-berita palsu.”

Tapi beberapa tahun lalu, sikap media massa AS dan Hillary sendiri terhadap media sosial sangat berbeda dengan sekarang. 21 Januari 2009, Hillary yang menjabat sebagai Menlu saat berpidato di Museum Pers Washington DC mengatakan, “Kami juga mendukung pengembangan sarana baru, memberikan hak bagi warga untuk menyampaikan pendapat secara bebas tanpa sensor politik. Kami sedang menyiapkan dana bagi organisasi dan kelompok di seluruh dunia, memastikan sarana baru ini diberikan bagi masyarakat yang membutuhkannya dengan dilengkapi bahasa lokal setempat, serta memberikan pelatihan akses internet yang aman.”

Juni 2009 saat pilpres Iran, Hillary sempat dengan bersikap mendukung dan pandangan ekstrim menyebut pemilu tersebut sebagai “Revolusi Twitter”, Robert Gates yang kala itu menjabat sebagai Menhan AS juga mengatakan, Twitter dan media sosial lainnya berfungsi penting dalam aksi unjuk rasa di Teheran, Iran, ini adalah “asset strategis yang penting bagi AS”.

Teknik baru ini membuat pemerintah diktator “sangat kesulitan” dalam mengendalikan berita, kemajuan teknik ini adalah kemenangan besar bagi kebebasan di seluruh dunia. Waktu itu, bahkan muncul ungkapan di media massa seperti ini, “Sedikit klik pada mouse sudah bisa mengubah dunia, dengan meruntuhkan rezim diktator.”

Pada Revolusi Jasmine di Timur Tengah dan Afrika Utara 2011 lalu, fungsi Facebook dengan medsos lainnya juga sangat dibesar-besarkan. Sampai pencetus Revolusi Mesir yang menggunakan laman Facebook samaran membantu menggerakkan Revolusi Tahrir Square awal 2011 silam yang merupakan karyawan Google bernama Wael Ghonim berpendapat, “Media Sosial lebih unggul dalam hal mendobrak ketertiban yang ada, dan bukan membangun ketertiban baru.”

Ini membuat antusiasme negara Barat terhadap revolusi medsos mereda. Lalu para establishment berbagai Negara itu terjebak dalam ketakutan dimana media sosial menjadi tak terkendali. Hillary sebagai mantan Menlu AS yang dulunya mendorong “revolusi internet”, pada pilpres 2016 justru kalah dari Trump yang oleh kaum sayap kiri dinilai hanya memiliki peluang 1%.

Oleh karenanya, posisi media sosial di negara Barat mengalami perubahan, mulai dari menjadi alat untuk menggulingkan rezim diktator berubah menjadi penyebar rumor untuk menghancurkan politically correct, dan ini harus ditertibkan dan diberi sanksi.

Bagi media konvensional, posisi mereka sebagai sumber berita resmi sedang dipreteli sedikit demi sedikit oleh media sosial. 6 Maret lalu, surat kabar Investor’s Business Daily (IBD) dan Techno Metrica Market Inteligence of Policy and Politics mengumumkan hasil survey terbaru di seluruh AS: Sebanyak 55% orang yang disurvey “merasa muak atas berita negatif oleh media massa papan atas terhadap Trump”, sekitar 54% warga berpendapat bahwa media massa “telah berubah menjadi oposisi, yang terus menentang Trump berikut setiap kebijakan yang dibuatnya”.

3 hari kemudian, sebuah hasil survey terbaru oleh surat kabar “USA Today” menunjukkan, warga AS yang berpandangan positif terhadap Trump sebanyak 45%, tapi tingkat dukungannya tetap lebih tinggi daripada Dewan Kongres (26%), Hillary Clinton (36%) dan media massa konvensional (37%).

Dari analisa di atas bisa dilihat, media sosial muncul tak lebih dari belasan tahun tapi karena bisa dimanfaatkan sebagai alat penting bagi masyarakat untuk bebas berkomentar dan ikut ambil bagian di dalamnya.

Tidak hanya membuat negara otoritarian seperti RRT dan Rusia berang, tapi juga membuat gerah para elit politik dan media massa di negara Barat yang selama ini selalu menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, dan antipati itu kian hari juga kian meningkat. (sud/whs/rmat)

Share

Video Popular