Oleh: He Qinglian

Dari segi politik, AS menempuh cara memperbesar tekanan secara bertahap terhadap Korut sudah benar. Akan tetapi, dalam hal menghadapi negara preman seperti ini AS mendapat sejumlah hambatan. Apa saja hambatan itu?

Berikut artikel bagian kedua.

Pertama, harus mempertimbangkan sikap Korea Selatan terhadap Korea Utara.

Presiden Korsel terdahulu Kim Dae-Jung (1998-2003) dan Roh Moo-Hyun (2003-2008) menerapkan “kebijakan sinar mentari” terhadap Korut, yakni tidak ingin timbul konflik militer, juga tidak berharap rezim Korut segera runtuh, dan berharap bisa mengarahkan Korut melakukan reformasi keterbukaan lewat dialog dan bantuan, hingga akhirnya kedua Korea bersatu.

Meskipun kebijakan ini telah gagal, namun masyarakat Korsel pada umumnya tetap berharap mempertahankan kondisi sekarang, bahkan tidak berharap bisa bersatu dengan Korea Utara.

Karena pengalaman penyatuan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan serta penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur ada di depan mata, masyarakat Korsel tahu penyatuan kedua Korea akan membuat Korsel menanggung beban bantuan yang teramat berat yang akan mengakibatkan taraf hidup warga Korsel merosot drastis.

Jika menghadapi serangan dari Korut, para pemuda Korsel mungkin bersedia ikut berperang, tapi mereka belum tentu mau terjun ke medan perang untuk menyerang Korut terlebih dahulu.

Saat ini, Park Geun-Hye telah dicopot dari jabatan (dan ditangkap), suara-suara menentang sistem anti-rudal THAAD kembali berkobar, ini mungkin akibat pengaruh “kebijakan sinar mentari” yang terlalu mendalam.

Kedua, harus mempertimbangkan risiko teramat besar jika melancarkan serangan militer terhadap Korut.

Satu hal adalah tidak adanya keyakinan untuk bisa menumpas habis kekuatan “membalas serangan kedua” dari Korut, Korut kemungkinan menggunakan kekuatan menyerangnya yang lolos dari ‘serangan pertama’ AS yang mungkin luput, untuk menyerang Korsel dan Jepang, yang akan menyebabkan banyak korban besar dari rakyat biasa dan pasukan AS.

Kedua adalah pasukan AS tidak bisa menyerang Korut dari darat secara independen untuk menduduki seluruh zona strategis militer. Pada masa pertengahan dan akhir Perang Irak pasukan AS sempat sangat kewalahan saat menghadapi sisa pasukan Saddam Hussein yang membaur di tengah masyarakat awam.

Ketiga, kekuatan finansial AS sulit untuk membiayai perang yang tak berkesudahan.

Pada 2001 saat Presiden Bush junior menjabat, Amerika telah berhutang sebanyak USD 5,8 trilyun (77.230 triliun rupiah) dan sampai akhir periode jabatannya, hutang AS melonjak menjadi USD 10,6 trilyun (141.145 triliun rupiah).

Saat masa jabatannya berakhir, Obama juga telah meninggalkan hutang negara sebesar USD 20 trilyun (266.311 triliun rupiah). Jika dihitung dengan rata-rata jumlah wajib pajak, setiap orang wajib pajak berhutang sebesar USD 167.000 (2,2 miliar rupiah).

16 Maret, Presiden Trump mengajukan anggaran belanja pemerintah kepada Dewan Kongres, di antaranya pengeluaran untuk jaminan sosial, sistem jaminan kesehatan manula, rencana subsidi medis dan berbagai tunjangan sosial lainnya adalah pengeluaran keras, yang mencakup lebih dari 70% anggaran belanja federal.

Selebihnya selain Kemenhankam, Kementerian Keamanan Dalam Negeri, Departemen Urusan Veteran, dan lain-lain, hampir semua anggaran bagi seluruh instansi federal akan dipangkas, anggaran Biro Lingkungan Hidup akan dipangkas sebesar 31%, anggaran Kemendagri akan dipangkas sebesar 29%, dana bantuan luar negeri juga akan dikurangi banyak, tidak hanya memicu ketakutan para pegawai negeri di Washington DC, juga memicu kekhawatiran PBB bahwa Amerika akan mengurangi bantuannya bagi PBB. Dengan kondisi seperti ini, maka anggaran untuk berperang pun akan menjadi masalah.

Cara Amerika dalam berperang dengan teknologi tinggi untuk berusaha mengurangi korban tewas dan cedera prajuritnya sangat menghabiskan biaya.

1 Januari 2015, tabloid mingguan “Times” mempublikasikan artikel yang berjudul “The True Cost of the Afganistan War May Surprise You”, menurut penjelasan artikel tersebut, Badan Riset Kongres memperkirakan biaya perang di Afganistan dan Irak sekitar USD 1,6 trilyun (1.304 triliun rupiah), namun pakar ilmu ekonomi dari Harvard University yakni Linda Bilmes yang pernah membuat perkiraan di tahun 2013 angkanya jauh melampaui angka ini.

Linda berpendapat, biaya keseluruhan perang seharusnya mencakupi serdadu yang masih aktif, yang sudah veteran dan asuransi kesehatan jangka panjang bagi keluarganya, kompensasi cacat tubuh tetap, subsidi militer, serta biaya sosioekonomi. Berdasarkan kriteria ini, maka diperkirakan biaya perang di Afganistan dan Irak berkisar antara USD 4 trilyun (53.262 triliun rupiah) sampai USD 6 trilyun (79.893 triliun rupiah).

Dengan kekuatan finansial Amerika sekarang apakah mampu membiayai perang ini, dikhawatirkan menjadi masalah utama yang harus dipertimbangkan Gedung Putih.

Berlandaskan pada sikap AS, RRT, Jepang dan Korsel terhadap ancaman nuklir oleh Korut ini, serta satu hal yang pasti dimana tidak seorang pun tahu kapan perang ini akan berakhir begitu dimulai, maka mengatasi ancaman nuklir Korut pun menjadi bukan masalah militer yang sederhana, melainkan suatu masalah politik yang sangat rumit.

Bagi Amerika, mencari jalur penyelesaian diplomatik adalah cara yang paling tepat. Terlepas dari AS sudah kehilangan kesabaran strategi militer terhadap Korut atau tidak, saat ini sepertinya AS hanya bisa meningkatkan tekanan sanksinya, selebihnya hanya bisa melihat perkembangan situasi. (sud/whs/rp)

SELESAI

Share

Video Popular