JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai DPR tak perlu menyampaikan protes kepada Presiden Joko Widodo atas pencekalan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto. Pasalnya, UU KPK yang disetujui oleh DPR dan Presiden membolehkan pencekalan terhadap saksi.

“DPR tidak perlu protes karena kewenangan KPK mencekal seseorang yang masih dalam status sebagai saksi adalah sesuatu yang diberikan oleh UU yang ikut dibuat oleh DPR dengan Presiden,” kata Yusril lewat keterangan tertulisnya diterima redaksi media di Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Menurut Yusril, pengaturan pencekalan terhadap saksi juga pernah ada di dalam UU Keimigrasian, tetapi telah dibatalkan MK dalam uji materil. Oleh karena itu, hanya orang yang berstatus tersangka yang baru bisa dicekal, sedangkan saksi tidak.

“Masalahnya, UU KPK yang membolehkan mencekal saksi, masih berlaku dan belum pernah diubah atau dibatalkan oleh MK,” jelas Yusril.

Mantan Menkumham ini menambahkan, jika Novanto keberatan dicekal ke luar negeri oleh KPK dikarenakan statusnya baru sebagai saksi, maka Novanto bisa mengajukan uji materil ke MK untuk membatalkan pasal dalam UU KPK yang membolehkan mencekal seseorang yang baru berstatus saksi.

Yusril menambahkan, cara lain yang bisa ditempuh Novanto karena pencekalan dilakukan KPK dengan Surat Keputusan adalah  menggugat KPK ke Pengadilan TUN untuk menguji apakah keputusan cekal itu beralasan hukum atau tidak.

Apalagi sebagai Ketua DPR, kata Yusril,  sudah sepantasnya Novanto melakukan perlawanan secara sah dan konstitusional dengan menempuh jalur hukum, bukan DPR melakukan protes ke Presiden.

“Apalagi semua tahu bahwa KPK adalah lembaga indenden yang bukan bawahan Presiden,” pungkas Yusril. (asr)

Share

Video Popular