JAKARTA – Perempuan Antikorupsi menilai saat ini lembaga pemberantasan korupsi KPK sedang mengalami teror bersamaan yang dialami oleh penyidik KPK Novel Baswedan. Bahkan secara keseluruhan serangan terhadap Novel Baswedan dinilai sebagai serangan terhadap institusi KPK dan agenda pemberantasan korupsi.

Hal demikian diungkapkan dalam pernyataan Pers Perempuan Antikorupsi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Minggu (23/4/2017). Pernyatan pers dengan tema “Jangan Lemahkan KPK” serta desakan pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Teror Novel Baswedan dan Batalkan Hak Angket DPR.

Perempuan Antikorupsi menyampaikan tiga tuntutan sebagai bentuk menolak terhadap pelemahan KPK. Desakan tersebut yakni, Pertama, agar Presiden Joko Widodo membentuk Tim Pencari Fakta teror terhadap Novel Baswedan. Kedua, KPK diminta menyelidiki kasus yang menimpa Novel dengan Pasal 21 UU Tipikor. Ketiga, DPR agar membatalkan rencana hak angket kepada KPK.

Peneliti ICW, Lola Ester mengatakan masyarakat sipil mendesak dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) terhadap kasus penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan. Hal demikian dikarenakan jika tak diusut hingga tuntas dikhawatirkan mempengaruhi agenda pemberantasan korupsi secara luas.

Bahkan, ICW meminta Presiden Joko Widodo segera ikut terlibat dalam menuntaskan kasus penyiraman kasus Novel Baswedan jika tak kunjung terungkap. Apalagi diketahui kasus teror terhadap Novel Baswedan bukan pertama kalinya sejak 2011 silam.

“Jadi, bayangkan kalau kasus Novel tak ada titik terangnya, kita berharap kalau tidak jelas sebaiknya presiden ambil langkah tegas,” jelasnya.

Kasus penyerangan terhadap Novel, tegas Lola, diharapkan tak lenyap serta tak berbekas begitu saja. Apalagi ditengarai kasus ini diketahui tak terlepas dari sekian isu atas perkara-perkara korupsi yang diselidiki dan diusut oleh KPK.

Terkait hak angket yang ingin diajukan oleh DPR, ICW menilai sebagai bentuk blunder oleh lembaga perwakilan rakyat itu. Hal demikian dikarenakan proses hukum atas kasus pemeriksaan Miryam sedang berlangsung. Jika kemudian DPR, khawatir atas penyebutan nama-nama yang diduga menekan Miryam bisa dibuktikan dalam persidangan.

“Apa yang dilakukan DPR, Blunder karena dia menggunakan haknya dalam kontek politik bukan proses hukum,” jelasnya.

Suasana konfrensi pers Perempuan Antikorupsi di Kantor ICW, Jakarta Selatan (Erabaru.net)

Mantan anggota Panitia Seleksi KPK, Betty Alisjahbana menilai pengusutan atas kasus yang dialami oleh Novel Baswdan tak mengalami kemajuan hingga dua minggu terakhir. Oleh karena itu, sudah saatnya Presiden Jokowi memperkuat tim sebagai langkah pengusutan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Menurut Betty, kasus yang dialami oleh Novel Baswedan merupakan teror. Bahkan teror terhadap penyidik KPK itu bukan pertamakalinya. Jika kemudian tak kunjung terungkap maka menjadi pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

“Ini jangan dianggap sebagai kasus kriminal biasa, ini teror bagi upaya pemberantasan korupsi dampak nya bukan terhadap KPK tapi semuanya yang aktif melakukan pemberantasan korupsi,” jelasnya.  (asr)

 

Share

Video Popular