JAKARTA – Tulisan jurnalis investigasi asal Amerika Serikat Allan Nairn dengan judul “Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar” yang dimuat di Tirto.id berbuntut panjang. Padahal tulisan tersebut hanyalah terjemahan dari Trump’s Indonesian Allies In Bed With ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President yang dipublikasi di media The Intercept.

Tulisan tersebut menyebut adanya sejumlah nama-nama seperti Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Nama lainnya yang disebut Rizieq Shihab dan Munarman dengan ormas FPI.  Pada intinya disebutkan adanya upaya mendongkel pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat isu kasus Ahok.

Pada tulisan itu disebut berdasarkan penuturan Mayjen (Purn) Kivlan Zein bahwa adanya nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Mayjen (Purn) Kivlan Zen saat menuturkan sinyalemen kebangkitan PKI Rabu (1/6/2016) di Balai Kartini, Jakarta. (Foto : Erabaru.net).

“Setelah apa yang dia bicarakan tentang penggulingan Jokowi dan mengambil tindakan seperti pada tahun ’65, saya bertanya: Apakah Jenderal Gatot—Panglima TNI saat ini—setuju? “Dia setuju!”demikian bunyi tulisan itu.

TNI Membantah

Beredarnya isu berita yang dimuat di media online tirto.id  tanggal 19 April 2017 yang berjudul “Investigasi Allan Nairn : Ahok Hanyalah Dalih Untuk Makar”, Mabes TNI menegaskan adalah Tidak Benar atau HOAX.

Siaran Pers Mabes TNI 21 April 2017

Hal demikian ditegaskan oleh Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (21/4/2017) juga tercantum dalam siaran pers resmi Pusat Penerangan Mabes TNI.

Lebih lanjut Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto menyatakan bahwa, isi berita yang dimuat di media online   tirto.id tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Mestinya, penulis dan pihak tirto.id sebelum merelease berita tersebut mengkonfirmasi dulu ke pihak TNI.

“Dari pemberitaan tersebut, Mabes TNI akan mengambil langkah hukum dengan membuat laporan kepada Kepolisian RI agar diusut dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya dalam rilis Mabes TNI.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto (Puspen TNI)

Sementara Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta meminta Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan langsung atas isi tulisan hasil investigasi Alan Nairn. Menurut Sukamta, statemen pembelaan dari Jokowi terhadap TNI sebagai tujuan mendinginkan suasana dan menghilangkan rasa curiga antar berbagai komponen bangsa.

Hak Jawab Jika Keberatan

Akhir pekan lalu, ketika Pemimpin Redaksi Tirto.id Sapto Anggoro dikonfirmasi sejumlah media, dia  meminta Mabes TNI  menempuh langkah sesuai tercantum pada UU Pers yakni hak jawab. Hal demikian dilakukan jika memang keberatan atas tulisan Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih Untuk Makar’ yang dimuat medianya.

Menurut Sapto, pihaknya mengetahui bahwa pihak TNI tidak berkenan dengan artikel terjemahan dari intercept yang dilaporkan Alan Nairn. Termasuk komentar di sosial media dari akun resmi TNI, TNI AU dan di-mention TNI AD.

Trump’s Indonesian Allies In Bed With ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President yang dipublikasi di media The Intercept (Screnshoot)

Lebih jauh Sapto menjelaskan, meski secara standar sesuai kode etik jurnalistik bila merasa dirugikan pihak TNI bisa melakukan hak jawab sehingga jelas bagian mana yang menjadi keberatan. Kecuali itu sebagai media kalau pun upaya itu benar adanya, maka semestinya TNI menghargai UU 40/99 dengan melibatkan Dewan Pers dalam mekanisme penyelesaiannya.

Sebaiknya Melapor ke Dewan Pers

Sementara Anggota Dewan Pers Nezar Patria kepada sejumlah media menyarankan kepada TNI untuk melaporkan ke Dewan Pers sebagai jalur profesional. Apalagi langkah demikian sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Meski demikian, Nezar menyayangkan sikap tergesa-gesa melabeli media-media yang terdaftar di Dewan Pers dan yang dikenal reputasinya dengan label berita hoax.  Nezar yakin bahwa media-media itu memproduksi informasi sesuai dengan standar jurnalistik. (asr)

Share

Video Popular