JAKARTA – Pihak kepolisian dan Kementerian Perhubungan akan menggelar operasi terpadu untuk razia bus-bus yang berada di lokasi wisata. Keputusan ini setelah Kemenhub melakukan evaluasi secara menyeluruh pasca kecelakaan maut di Jalan Raya Puncak akibat dua bus pariwisata dengan rem yang tak berfungsi.

“Dalam waktu dekat bersama pihak kepolisian dan jasa raharja untuk melaksanakan operasi terpadu di lapangan baik di pusat wisata dan tepi jalan,” kata Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo dalam konfrensi pers di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin (1/5/2017).

Kemenhub berdalih pemeriksaan terhadap bus pariwisata dikarenakan angkutan-angkutan jenis ini tak berangkat melalui terminal. Berbeda dengan bus reguler dan AKAP, Kemenhub menyebut pihaknya melakukan rem cek.

Razia bus pariwisata ini disebutkan bukan hanya sebatas sikap reaktif dari Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, Menteri Perhubungan sudah mengeluarkan instruksi tentang kelayakan sarana transportasi termasuk moda darat, kereta api, kapal laut dan udara bersamaan memasuki periode lebaran.

“Jadi saya ulangi pemeriksaan bus pariwisata di jalan atau tempat wisata bukan semata-mata  fenomena terjadi belakangan ini,” tambah Sugihardjo.

Tak hanya sekedar merazia, pemeriksaan surat izin perusahaan juga akan diperketat. Langkah demikian bersesuaian dengan fakta ditemukan Kemenhub yakni bus tak terdaftar justru tetap beroperasi karena masih diterbitkan STNK dengan plat kuning. Apalagi selam ini angkutan umum diberikan diskon hingga 70 persen untuk pengurusan STNK.

Pengetatan lainnya adalah membuat persyaratan bahwa perusahaan bus itu harus merawat armadanya dengan baik. Kewajibannya lainnya bagi perusahaan itu adalah melakukan manajemen perusahaan dengan baik. Oleh karena itu, langkah ke depan Kemenhub mengusulkan bahwa setiap angkutan umum harus memiliki izin sebelum mengurus STNK.

Saat menggelar razia, jika ditemukan tak sesuai ketentuan ternyata kendaraan atau perusahaan tersebut terdaftar maka akan dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan STNK atau BPKB bahkan perizinan. Jika kemudian ternyata angkutan umum tak terdaftar, maka Kemenhub mendorong dilakukan tindakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang. (asr)

 

Share

Video Popular