JAKARTA – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyesalkan atas perintah majelis hakim atas penahanan terhadap Basuki Thahaja Purnama alias Ahok dalam kasus penodaan Agama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ahok dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 156 a KUHP.

Direktur ICJR Supriyadi Eddyono Widodo dalam keterangan tertulisnya menyatakan pihaknya sejak lama telah mengkritik masih eksisnya Pasal Penodaan Agama dalam peraturan hukum Indonesia. Pasal – pasal ini dalam implementasinya telah berkembang sedemikian jauh sehingga seringkali merugikan kepentingan kelompok minoritas.

Menurut ICJR, persoalan ini terjadi karena rumusan Pasal 156 a KUHP adalah rumusan yang tidak dirumuskan dengan sangat ketat dan karenanya dapat menimbulkan tafsir yang sangat beragam dalam implementasinya.
Dalam kaitannya dengan putusan dari PN Jakarta Utara, ICJR mengkritik putusan pengadilan tersebut. Dalam pandangan ICJR, Pengadilan semestinya mengelaborasi secara tajam mengenai “niat kesengajaan untuk menghina” dalam peristiwa yang terjadi di Kepulauan Seribu.

ICJR juga menyesalkan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara. ICJR memandang bahwa syarat – syarat untuk dapat dilakukan penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru tidak tersedia.

“Dalam kasus ini, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengikuti dan bersikap kooperatif terhadap seluruh proses persidangan,” demikian keterangan ICJR, Selasa (9/5/2017).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atas kasus penodaan agama terkait Surat Al-Maidah 51 saat kunjungannya ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok menyatakan akan mengajukan banding atas hukuman yang menderanya. (asr)

Share

Video Popular