- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Vonis Ahok Pertanda Mundurnya “Rule of Law” Digantikan “Rule by Mass”

JAKARTA – Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghifari Aqsa menilai vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Jakarta Utara terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menunjukkan mundurnya demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Apalagi hakim dinilai menggunakan pasal anti demokrasi dan HAM.

“Vonis ini menjadi pertanda mundurnya demokrasi dan negara hukum (rule of law) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo,” jelas Alghif dalam siaran pers tertulisnya, Rabu (10/5/2017).

Lebih rinci Alghif menjelaskan Majelis hakim menggunakan Pasal 156a yang notabene merupakan ketentuan anti demokrasi yang secara jelas melanggar hak seseorang untuk menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nurani, serta hak atas kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat.

Hal demikian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan berbagai aturan hukum lainnya.

Bahkan, Pasal 156a selama ini terbukti menjadi alasan pembenar negara dan pihak mayoritas yang intoleran untuk mengkriminalisasi kelompok minoritas atau individu yang berbeda keyakinan dengan warga negara mayoritas.

Selain itu, rumusan Pasal 156a KUHP tidak jelas, tidak memenuhi prinsip lex certa dan lex scripta dalam pemenuhan asas legalitas, serta terlampau subjektif untuk diterapkan kepada masyarakat.

Hal ini menjadikan rumusan pasal 156a bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sehingga juga mengancam prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi penegakan hukum yang berkeadilan (rule of law) bagi masyarakat.

Saat ini Ahok, di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim, menjadi korban. Hari kedepan bisa jadi yang menjadi korban kriminalisasi adalah individu muslim di tengah-tengah masyarakat mayoritas Hindu atau Budha atau Kristen.

Majelis Hakim dalam putusannya juga tidak menerapkan Pasal 156a KUHP sebagai delik materiil, uraian mens rea dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terlalu mengada-ada dan gagal untuk dibuktikan.

Bagi LBH Jakarta, Majelis Hakim tidak melihat bahwa unsur menciderai umat Islam, menimbulkan kegaduhan serta memecah kerukunan di masyarakat justru disebarkan oleh kelompok-kelompok intoleran yang melaporkan Ahok dan mendorong Ahok masuk ke meja hijau.

Majelis Hakim membebankan segala bentuk kegaduhan dan gerakan massa yang menimbulkan keresahan di publik selama ini kepada Ahok seorang dan menghukumnya untuk itu. Putusan Majelis Hakim pada perkara ini justru memicu masyarakat untuk semakin giat menggunakan pasal penodaan agama yang anti demokrasi ini di kemudian hari.

LBH Jakarta menegaskan, menghukum Ahok, dunia peradilan kembali mengulangi kegagalannya menjadi tempat bagi masyarakat mencari keadilan yang sesungguhnya. Peradilan kembali tunduk kepada tekanan publik.

Hal ini adalah preseden buruk penegakan hukum di Indonesia, seseorang bisa dihukum atas dasar tekanan publik padahal seharusnya pengadilan menjadi pihak yang independen dan hanya setia kepada nilai keadilan dan rule of law dan konstitusi.

“Rule of law dikorbankan serta digantikan dengan rule by mass (mobokrasi) sementara proses hukum serta fakta-fakta persidangan diabaikan,” jelas Alghif.

Namun di tengah segala kebobrokan penegakkan hukum yang ada, proses hukum akhirnya tetap berjalan. Upaya hukum banding dapat menjadi langkah berikutnya yang ditempuh untuk mencari keadilan yang hakiki.

LBH Jakarta berharap, semoga pengadilan tingkat banding dan kasasi yang berada di bawah Mahkamah Agung masih bisa dijadikan rumah bagi hukum yang berkeadilan dimana masyarakat dapat menaruh harapannya akan keadilan, dan memutus rantai peradilan sesat hari ini. (asr)