Erabaru.net. Tiongkok perketat peraturan terkait penyensoran berita online, dengan tujuan untuk mengontrol banjirnya informasi yang menyebar ke seluruh penjuru negeri melalui aplikasi pesan-instan, blog, dan media sosial lain.

Menurut sebuah pernyataan dari Administrasi Cyberspace Tiongkok, Kantor berita Tiongkok harus menjalani pemeriksaan keamanan sebelum bekerja dengan perusahaan asing.

Administrasi Cyberspace Tiongkok sendiri merupakan badan yang dibentuk pemerintah Tiongkok untuk menegakkan peraturan yang berkaitan dengan cyberspace.

Langkah tersebut diambil menyusul maraknya tindakan pemberontakan kelompok tertentu terhadap pemerintahan Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping yang banyak diinisiasi dari publikasi berita dan pesan-pesan online.

“Dengan peraturan baru tersebut, pemerintah akan meminta perusahaan internet dan media online untuk menyensor seluruh konten yang dapat merugikan negara. Jika tidak, maka mereka berisiko kehilangan hak untuk mendistribusikan berita,” kata pakar media Tiongkok, Qiao Mu.

Qiao Mu menambahkan, “Ini lebih ditujukan kepada perusahaan daripada pengguna individual. Karena perusahaan sendiri dianggap berwenang untuk mengendalikan informasi secara ideologis, serta dapat mendeteksi sumber – sumber penyebar informasi.”

Ada lebih dari 700 juta pengguna internet di Tiongkok. Pihak berwenang telah lama berusaha untuk memblokir konten yang dianggap subversif dengan menghapus hal-hal yang tidak pantas dari situs berita dan microblog.

Di bawah sistem penyensoran rumit yang bernama Great Firewall, situs web seperti Twitter, Facebook dan YouTube diblokir dan tidak dapat di akses oleh pengguna umum di Tiongkok.

Beberapa pengguna internet di Tiongkok, bisa mengakses situs-situs terlarang disana, dengan menggunakan Virtual Private Networks (VPN) yang mampu menembus penyensoran dan mengizinkan akses ke situs – situs yang telah diblokir pemerintah.

Aturan baru ini menggunakan pendekatan yang lebih proaktif, yang bertujuan membatasi kepemilikan dan pendanaan situs berita, serta menargetkan perusahaan atau individu yang melakukan hal, yang dapat memicu aksi pemberontakan kepada pemerintah Tiongkok.

Pemerintah tidak segan memberikan hukuman seperti tuntutan pidana jika mereka gagal mempertahankan nilai sosialisme Tiongkok, mempromosikan budaya online yang bebas dan melindungi kepentingan nasional.

Qiao Mu menyebutkan, ada tiga perusahaan internet terbesar dan berpengaruh di Tiongkok, yaitu Baidu, Tencent, dan NetEase. Masing-masing menyediakan akses berita  Baidu melalui platform search engineering, Tencent dengan aplikasi pesan WeChat, serta NetEase dengan aplikasi Mobile News-nya.

“Sejumlah penyedia berita kecil yang menggunakan platform perusahaan besar juga akan berada di bawah peraturan baru,” kata Qiao.

Juru bicara Baidu, Whitney Yan mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak ingin memberikan komentar terkait peraturan ini. Begitu juga dengan Perusahaan Tencent dan Netease.

Taget peraturan ini tidak mempengaruhi organisasi berita asing dan situs web berbasis luar negeri, karena banyak situs mereka yang memang telah diblokir pemerintah.

“Jenis informasi yang disaring akan ditentukan oleh Administrasi Cybersecurity Tiongkok, selaku badan yang berwenang untuk menegakkan peraturan baru tersebut,” kata Zhan Jiang, alumni jurusan Jurnalisme dan Internasional Komunikasi Universitas Luar Negeri Beijing.

Kantor Berita Xinhua resmi memberitakan peraturan tersebut sebagai tindakan pengamanan yang dimaksudkan untuk melindungi kerahasiaan pengguna media sosial.

Namun menurut Xiao Qiang, Direktur Proyek Internet Tiongkok dari University of California, peraturan tersebut juga mengungkapkan kecemasan yang meningkat di kalangan elit negara mengenai “aktivis digital” yang kerap menginisiasi gerakan perubahan di masyarakat Tiongkok.

Kekhawatiran tersebut meningkat seiring dengan kenaikan popularitas aplikasi pesan online seperti WeChat yang telah terjadi di beberapa kota besar.

“Ada jutaan netizen Tiongkok yang mampu menerobos Great Firewall,” kata Xiao.

Dia juga menambahkan bahwa kenyataan ini telah membuat para pemimpin takut kehilangan kendali atas media online, yang memainkan peran penting dalam membentuk pikiran publik di Tiongkok saat ini.

Share

Video Popular