Oleh: Hung Mei

Hingga 9 Mei 2017 pukul 22:50 malam hari, capres dari Partai Aliansi Politik Baru untuk Demokrasi Moon Jae-in telah terpilih sebagai presiden Korsel yang ke-19 dengan perolehan suara 38.11%. Hal itu menjadikannya tokoh faksi progresif pertama yang memenangkan kursi presiden setelah faksi konservatif berkuasa selama satu dekade di Cheong Wa Dae (Gedung Putihnya Korea Selatan).

Moon Jae-in (64) berjanji akan memerangi korupsi di pemerintahan, meningkatkan investasi untuk memperluas lapangan kerja dan menaikkan pungutan pajak bagi kaum kaya.

Pilpres kali ini dilakukan akibat presiden terdahulu Park Geun-hye terlibat skandal “teman wanita intervensi politik” dan dilengserkan. Sejak Park Geun-hye terseret dalam kasus ini, pemerintahan Korsel hampir berjalan vakum, rakyat mengharapkan setelah adanya presiden baru yang terpilih semua akan kembali normal, dan mengakhiri kondisi kekosongan yang telah berlangsung cukup lama ini.

Menurut pernyataan Komisi Pemilihan Nasional Korsel, tingkat pemungutan suara kali ini mencapai 77,2% yang merupakan rekor tertinggi selama 15 tahun terakhir.

Karena pilpres kali ini diadakan lebih awal, tidak dibentuk Komisi Peralihan Jabatan, setelah Kongres menggelar rapat pada Rabu (10/5/2017) pagi hari, diserahkan dokumen bukti terpilih kepada Moon Jae-in. Setelah diambil sumpah jabatannya, Moon segera mengambil alih pekerjaan presiden, tidak seperti sebelumnya yang masih diadakan upacara penobatan.

Moon Jae-in Terhadap THAAD dan Kebijakan Korut

Dalam masalah Korut, beberapa hari lalu Moon Jae-in menegaskan, berharap agar Korsel dapat mendominasi dalam permasalahan di Semenanjung Korea, dan bukan mengikuti saja apa pun yang diatur oleh AS dan RRT.

Moon mengemukakan kebijakan peredaan terhadap Korea Utara, berpandangan bahwa sanksi terhadap Korut tidak akan meredakan ketegangan di Semenanjung Korea, dan menghimbau agar lebih banyak berinteraksi dengan Korut, di antaranya termasuk dengan membuka kembali Kawasan Industri Kaesong yang terletak di wilayah Korut. Kawasan ini sempat ditutup sejak Pyongyang melakukan uji coba nuklir yang keempat tahun lalu.

Terhadap instalasi sistem anti rudal THAAD (Terminal High Altitude Area Defense System) di wilayah Korsel oleh pihak AS, Moon Jae-in dan partai yang diwakilinya selama ini selalu meragukannya, dan berpendapat tindakan ini akan “mendatangkan ketegangan yang tidak perlu” di wilayah Semenanjung Korea.

Moon Jae-in memprakarsai penghentian sementara proyek THAAD dan menyerahkannya untuk diputuskan oleh pemerintah selanjutnya.

Belum lama ini setelah Presiden AS Trump meminta agar Korsel membayar USD 1 milyar (13,3 triliun rupiah) untuk sistem THAAD, Moon Jae-in berkata, “Penempatan sistem THAAD sudah bukan lagi masalah keamanan negara, tapi juga telah menjadi masalah ekonomi. Penempatan THAAD mengakibatkan beban finansial yang besar bagi negara, menurut ‘konstitusi’ hal seperti ini harus melalui proses perijinan oleh Kongres.”

Siapakah Sosok Moon Jae-in?

Moon Jae-in terlahir sebagai anak sulung dari lima bersaudara di sebuah keluarga miskin di Geoje, Korea Selatan. Ia pernah bekerja mengantarkan briket batu bara, pernah menerima makanan gratis bagi orang miskin di gereja, juga pernah diusir dari sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah.

Orang tuanya adalah “pembelot” yang melarikan diri dari Korut ketika meletus Perang Korea. Menurut informasi ia memiliki perasaan khusus pada Korut dan pernah mengimpikan menyatukan kedua Korea, “Jika bisa mewujudkan Korea Bersatu, saya ingin membawa ibu mencari tanah kelahirannya.”

Ia mengikuti dua kali ujian negara, dan akhirnya berhasil masuk di Fakultas Hukum di Kyung Hee University. Tapi setelah duduk di perguruan tinggi, karena sering melanggar peraturan sekolah, ia sempat 4 kali dihimbau untuk berhenti sekolah.

Pada 1975, ia ditangkap karena ikut dalam aksi unjuk rasa anti rezim Presiden Park Chung-Hee memperbaharui konstitusi, dan divonis 8 bulan penjara, tunda masa tahanan 1 tahun, sehingga pihak universitas pun memberhentikan status mahasiswanya.

Setelah drop out Moon Jae-in ikut wajib militer, dan menjadi anggota brigade pertama kesatuan pasukan khusus, ia mendapat julukan “anggota pasukan paling menonjol”. Kemudian setelah lulus ujian pengacara dan menjadi pengacara, bersama mantan Presiden Roo Mo-hyun yang juga pengacara, mereka berdua membuka usaha bersama dan menjadi terkenal sebagai pengacara HAM.

Pada 2007, mengiringi Roo Mo-hyun yang menjadi presiden, Moon Jae-in pun menjadi Kepala Sekretariat di Kantor Kepresidenan. Akan tetapi waktu itu ia hanya berniat membantu Roo Mo-hyun, ia sendiri tidak berniat terjun ke dunia politik. Hingga akhirnya Roo Mo-Hun bunuh diri pada 2009, kejadian tersebut mengubah pandangan Moon, yang kemudian memutuskan untuk terjun ke politik.

Pada Juni 2012 ia mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden ke-18, dengan program meningkatkan belanja untuk kesejahteraan masyarakat dan berinteraksi dengan Korut. Namun pada waktu itu dengan selisih tipis Moon kalah pada Park Geun-Hye. (sud/whs/rp)

Share

Video Popular