Erabaru.net. 5. Penyelundupan Hewan dan Tanaman Liar: Anti-Korupsi Pun Tak Mampu Bendung Permintaan RRT

Ada catatan menyebutkan sebagai bagian dari pencucian uang, negara Afrika tertentu menyembunyikan produk hewan liarnya di dalam ban kendaraan untuk dikirim ke RRT. Di atasnya ditulis: karena cacat produk pada ban, pembeli mengembalikan ban ini ke RRT. Produk hewan liar diselundupkan ke luar negeri oleh kelompok kejahatan lewat jalur laut, darat maupun udara, untuk melakukan transaksi internasional.

Dengan membentuk perusahaan bodong untuk menerima barang, menyembunyikan catatan pengiriman barang yang sebenarnya. Ada juga yang menyembunyikan produk hewan liar di antara kargo curah seperti kacang mete, kacang kedelai, kayu dan lain sebagainya.

Penyelundupan hewan liar yang paling sering ditemui adalah cula badak, gading gajah, emas, mutiara, kayu, dan lain-lain. Kebutuhan yang kian meningkat dan harga yang selangit merangsang penyelundupan ini, selain penyelundupan produk hewan selama puluhan tahun ini, kayu berharga tinggi juga dijual ke RRT, keuntungannya juga menggiurkan.

Berikut adalah penjelasan tentang efek berantai dari pembalakan liar yang bersifat bencana akibat kebutuhan di RRT.

RRT adalah importir kayu terbesar dunia, di saat yang sama juga merupakan tempat pemrosesan kayu utama, serta merupakan pos pertama ekspor produk kayu ilegal.

Menurut laporan dari instansi investigasi lingkungan hidup, dari tahun 2000 sampai 2013 RRT mengimpor sebanyak 3,5 juta kubik kayu jenis Mahoni senilai USD 2,4 milyar (32,2 triliun rupiah).

Menurut majalah “Time”, walaupun dengan aksi pemberantasan korupsi sehebat sekarang ini, tetap saja tidak mampu meredam kebutuhan Mahoni di pasar RRT. Kebutuhan ala RRT ini telah mendorong maraknya aksi penyelundupan, tidak hanya merusak lingkungan dan ekosistem di lokasi asalnya, juga merusak lingkungan manusia setempat.

Pada 2016 majalah “Time” memberitakan, kebutuhan pasar RRT akan perabot dari kayu Mahoni menyebabkan hutan Thailand menjadi ajang perang antara pembalak dengan pengawas hutan.

Dan karena RRT berbatasan langsung dengan sejumlah negara Asia Tenggara, pembalakan liar bisa lebih mudah dan lebih murah masuk ke RRT, ditambah lagi dengan sikap tutup sebelah mata di pihak Bea Cukai RRT terhadap kayu yang masuk, semua ini semakin mendorong semakin parahnya dan maraknya pembalakan liar.

Enam dari sepuluh negara penghasil kayu bagi RRT antara lain Rusia, Thailand, Indonesia, Vietnam, Laos, dan Papua New Guinea. Di dalam negeri RRT sendiri juga terjadi pembalakan berisiko tinggi ini.

Secara diplomasi, pemerintah PKT tidak mendukung perdagangan ilegal tersebut, namun kayu hasil pembalakan liar sebagian besar tidak mengalami hambatan masuk ke wilayah RRT. Biro Penyelidikan Lingkungan Hidup memperkirakan terdapat 10% produk mentah kayu berasal dari kayu ilegal.

Contohnya Myanmar, pada 2014 pasca diberlakukannya larangan ekspor kayu mentah, reporter “Time” pernah melihat tumpukan kayu asal Myanmar dalam jumlah besar melewati beberapa pos penjagaan perbatasan di Yunnan.

Warga setempat menyatakan, walaupun setelah adanya larangan itu truk pengangkut kayu telah jauh berkurang, tapi tidak sepenuhnya lenyap.

Tapi sekarang masalahnya adalah pejabat daerah di RRT dan pengusaha sepertinya tidak peduli akan kebijakan baru Myanmar tersebut, juga tidak paham kekhawatiran warga Myanmar akan terus berkurangnya luas hutannya, serta antipati mereka terhadap RRT yang terus “merampas” hasil alam mereka.

Dengan kata lain, rakyat Myanmar beranggapan pemerintah PKT hanya suka berfoya-foya tanpa peduli pada nasib Myanmar. Pada 2016 pemerintah daerah RRT mengusulkan kepada pemerintah Myanmar agar membangun sebuah zona industri yang khusus diperuntukkan bagi perdagangan kayu, permintaan itu ditolak tegas oleh pemerintah Myanmar.

Komisi Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Myanmar mengungkapkan kepada media massa, bahwa pihaknya merasa usulan pemerintah PKT dalam hal bisinis ini sangat mengada-ada.

Mungkin dari angka akan lebih mudah memahami kekhawatiran rakyat Myanmar. Menurut laporan “Trans-Crime”, dari 10 ton kayu Mahoni Afrika Barat yang ditebang, penebang setempat menjualnya ke perantara hanya sekitar USD 17-34 (227.764 rupiah – 455.527 rupiah), dan perantara menjualnya ke eksportir mencapai USD 4.900 sampai USD 6.500, lalu diekspor sampai ke tangan pengusaha RRT, harganya bisa naik satu kali lipat mencapai USD 9.800 (131.299.000 rupiah) sampai USD 11.500 (154.075.358 rupiah).

Dengan kata lain, penebang lokal hanya mendapatkan secuil dari harga ekspor, jika warga lokal tidak bisa menikmati hasil yang pantas, maka dengan sendirinya tindakan ini dianggap perampasan sumber daya alam.

Transaksi kayu ilegal biasanya terkait langsung dengan transaksi narkoba oleh negara produsennya, seperti untuk menanam narkoba, hutan harus ditebang, transaksi perdagangan kayu ini juga digunakan untuk pencucian uang.

Pada 2013 terjadi peristiwa rasialisme terhadap pekerja tambang etnis Tionghoa di Ghana, hal ini memicu kekhawatiran banyak pihak terhadap keselamatan etnis Tionghoa di luar negeri akibat pemerintahan PKT. Foto adalah lokasi tambang etnis Tionghoa di Ghana, Afrika. (Adadevoh David/AFP/Getty Images)
  1. Penambangan Ilegal: Pilu Etnis Tionghoa di Afrika yang Tak Terlukiskan

Jika dikatakan lonjakan kebutuhan hewan dan tumbuhan liar di RRT mengakibatkan tekanan bagi negara di sekitarnya, maka Afrika yang kerap dibantu oleh PKT, juga kerap mengalami konflik sengit dengan warga RRT karena masalah penambangan ilegal.

Sejak pertengahan tahun 2000, investasi pemerintah PKT di Afrika meningkat pesat. Sejumlah negara Afrika terutama Ghana ketika diserbu oleh pekerja tambang RRT, terjadi fenomena “meraup emas ilegal”, lebih dari setengah pekerja tambang di seluruh Ghana berasal dari negara lain.

Menurut “UU Pertambangan Ghana” yang dirilis tahun 1996, hanya ada 6 perusahaan RRT yang memiliki hak penambangan legal di Ghana, pada saat yang sama juga melarang orang asing untuk membuka tambang emas skala kecil di bawah 25 hektar.

Tapi peraturan tersebut sangat tidak jelas, seperti jika orang asing membeli lahan di Ghana, maka penambangan di lahan tersebut, perolehannya dibagi dengan pemilik lahan, apakah cara seperti ini legal atau tidak, tidak ditentukan secara jelas.

Laporan “Trans-Crime” menyebutkan, karena meroketnya harga emas, imigran RRT dari negara tetangga diam-diam masuk ke Ghana untuk menambang emas, dan terjadi konflik sengit dengan pekerja tambang setempat.

Warga lokal menuding pekerja RRT mencari emas dengan merusak lahan pertanian mereka dan mencemari sumber air, tidak hanya menuntut secara hukum, warga setempat kadang kala juga terjadi konflik dengan warga RRT.

Sampai tahun 2013, kebencian warga setempat terhadap pekerja tambang RRT semakin meningkat, di tengah bentrok dan konflik, pemerintah Ghana mulai mempercepat penangkapan dan deportasi para pekerja ilegal RRT tersebut.

Juni dan Juli di tahun yang sama, pemerintah Ghana telah mendeportasi 4.500 orang pekerja tambang ilegal dari RRT. Dan di bulan Agustus 2016, sebanyak 30 orang pekerja tambang ilegal dikembalikan juga ke negara masing-masing, mayoritas dari mereka adalah WN RRT. Setelah itu masih kerap terdengar berita etnis Tionghoa dianiaya dan dirampok oleh warga lokal, bahkan terjadi peristiwa pembunuhan.

Aksi anti-Tionghoa seperti ini bukan kejahatan tunggal, dalam banyak hal kejadian seperti ini merefleksikan konflik antara warga setempat dengan etnis pendatang. Dirampasnya sumber daya alam mereka hanyalah satu pemicu konflik yang terlihat, sementara imigran RRT yang ikut ambil bagian dalam kehidupan dan ekonomi warga setempat sehingga timbul persaingan juga suatu masalah yang sangat sensitif.

Di satu sisi, Ghana mengandalkan kredit dan perdagangan dari RRT, namun ketika warga setempat merasa proyek investasi dan bantuan PKT tidak memberikan lapangan kerja, atau ketika merasa perusahaan RRT hanya menguntungkan dirinya sendiri saja dan bukan saling menguntungkan kedua belah pihak, maka kebencian terhadap PKT juga akan menjadi kebencian terhadap para imigran RRT dan terus menyebar.

Etnis Tionghoa di Afrika, selain harus menderita dianiaya, dirampas, dan dihancurkan oleh warga setempat, di sisi lain juga harus membayar “uang keamanan” bagi polisi dan pejabat setempat yang korup.

Tapi yang membuat etnis Tionghoa paling putus asa bukan karena kelompok jahat itu, melainkan di ambang hidup dan mati itu, etnis Tionghoa tidak mendapat perlindungan apa pun dari pemerintah PKT.

Pada 2013 ketika terjadi aksi rasial anti-Tionghoa di Ghana, sikap Konjend RRT yang tidak melakukan apa pun membuat orang tercengang. Menurut pengakuan penambang bernama Li Lei dan Bi Yongbi kepada media massa, ketika aksi penangkapan dimulai, Kedubes RRT tidak memberikan bantuan apa pun bagi WN RRT.

Jawaban senada dari pihak Konjend adalah “pulang”. Jawaban seperti itu saat kondisi seperti itu sama saja dengan nol.

Komentator dari AS bernama Xia Xiaoqiang berpendapat, pemerintah dan negara mana pun yang memiliki kekuatan tertentu, di saat warganya mendapat ancaman keselamatan di negara lain, pasti akan berusaha untuk membantu bahkan mengerahkan sumber daya negaranya untuk menyelamatkan, melindungi keselamatan dan harta benda milik warganya, itu adalah tanggung jawab pemerintah sebuah negara.

Waktu itu warga AS, Jepang, dan Eropa yang ada di Ghana menyaksikan kondisi WN RRT dan bertanya-tanya, dimanakah konjend kalian?

Lebih dari seratus orang WN RRT dipenjara di Kantor Imigrasi Ghana tanpa diberi makan dan minum, bagaimana pemerintah PKT mengkoordinir dan intervensi dalam hal ini?

Inilah yang begitu menyakitkan bagi para korban rasialis di Ghana waktu itu.

Selain pertambangan, penangkapan ikan ilegal oleh RRT juga terdapat masalah yang sama. Sejumlah kelompok penyelundup narkoba RRT juga ikut ambil bagian dalam penyelundupan abalone dari Afrika Selatan, mereka menggunakan narkoba untuk dibarter dengan abalone dari mafia setempat, atau narkoba langsung digunakan sebagai alat pembayaran pada para nelayan yang disuruh menangkap abalone.

Di saat merampas sumber daya alam setempat, mafia RRT juga menggunakan aktivitas perdagangan yang normal untuk mencuci uang, dari satu kegiatan ilegal merambah ke banyak sektor.

Pemaparan di atas, mulai dari narkoba, organ tubuh, barang palsu dan perdagangan satwa liar, pembalakan liar, pertambangan, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya, RRT di bawah pemerintahan PKT telah mengalami fenomena kekacauan masyarakat yang belum pernah ada sebelumnya.

Moral yang merosot telah membuat fenomena ini semakin merajalela dan tidak berkurang; tidak adanya lagi batas moral membuat rakyat RRT berani melakukan apa pun; perdagangan narkoba, organ tubuh, obat dan barang palsu, merampas sumber daya alam, dan model bisnis yang hanya menguntungkan diri sendiri sedang menyebar dari RRT ke seluruh penjuru dunia.

Di era globalisasi ini, mungkin semua orang seharusnya berpikir: apa yang telah didatangkan oleh PKT kepada dunia ini?

Setiap negara berusaha mendahulukan kerjasama ekonomi, dengan cara mencari kesamaan dan mengesampingkan perbedaan, serta mengusung “benar secara politik (Politically correct)” dengan mengesampingkan etika moral, apakah cocok untuk RRT di bawah pemerintahan partai komunis? (sud/whs/rp)

TAMAT

Share

Video Popular