Erabaru.net – Terjadi intimidasi dan hinaan terhadap salah seorang jurnalis Rakyat Merdeka Online (RMOL) Bunaiya Fauzi Arubone saat meliput kegiatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono di Kantor Kemen PUPR, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Pada saat itu, Menteri PUPR Basoeki hendak membagikan plakat pada acara pengukuhan pengurus Badan Kejuruan Teknik Lingkungan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Periode 2017-2020.

Berdasarkan pengakuan pria yang kerap disapa Neya ini bahwa kejadian bermula saat oknum petugas Kementerian PUPR meletakkan gelas di meja saat Neya ingin mengambil foto. Pada saat itu Neya meminta izin sebentar untuk mengambil foto pada kegiatan itu.

Akan tetapi, kata Neya, kata-kata tak pantas lantas keluar dari mulut oknum petugas Kementerian PUPR tersebut. “Mo***t nih anak,” tiru Neya terkait ucapan oknum itu. Lalu Neya menjawab, “Loh kok gitu.” Setelah kata-kata saling bersahut lantas oknum itu mengatakan, “Gw protokoler sini. Lu jangan macam-macam,” tiru Neya sembari dirinya dicekik dan didorong  keluar ruangan.

Pada saat itu, Neya justru dikelilingi oleh protokol PUPR, pelayan dan petugas keamanan. Neya merasakan dirinya diperlakukan seperti penangkapan maling. Pada saat itu, protokol PUPR bertanya, “Lu dari mana sih?,” sambil memegang kartu pers dimiliki Neya. “Rakyat Merdeka Online,” jawab Neya.

Lantas, protokol PUPR menjawab, “Bodo amat lu dari Rakyat Merdeka.” Hingga akhirnya Neya digiring untuk keluar ruangan. Hingga berada di dalam lift, Neya terus mendapat perlakuan tak menyenangkan dari petugas keamanan.  Pada saa itu Neya menyampaikan, “Saya bilang pekerjaan saya dilindungi Undang-Undang. Kalian ga bisa melarang seperti itu.”

Atas kejadian itu, Neya membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya pada pukul 23.00 WIB. Pada laporan yang dibuat dengan perkara perbuatan memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan. Pasal tindakan pidana dilanggar yakni Pasal 335 KUHP.

Intimidasi Terhadap Jurnalis Dikecam

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Ahmad Nurhasim menyatakan  mengecam keras tindakan kekerasan  terhadap jurnalis Rakyat Merdeka Online (RMOL) Bunaiya Fauzi Arubone.  Apalagi, kekerasan yang menimpa jurnalis ini mengancam kebebasan pers dan bertentangan dengan Undang-Undang Pers.

Oleh karena itu, AJI Jakarta mendesak Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk mengusut kasus ini dan menyerat pelakunya ke pengadilan. Menurut AJI Jakarta, pelaku kekerasan terhadap jurnalis tidak bisa dibiarkan tanpa hukuman. “Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini,” kata Nurhasim dalam rilisnya.

AJI Jakarta mengingatkkan Pasal 4 UU Pers menyatakan  untuk menjamin kemerdekaan pers, jurnalis berhak mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi yang didapat kepada publik. Pasal 8  juga menyatakan dalam melaksanakan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum. Pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial.

Senada dengan AJI Jakarta, Ketua Ikatan Jurnalis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (IJU) Rakhmatullah menegaskan mengutuk keras atas tindakan kekerasan Protokoler Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU Pera) dan sejumlah security terhadap jurnalis Rakyat Merdeka Online (RMOL) Bunaiya Fauzi Arubone (Neya) saat sedang bertugas meliput berita.

Untuk itu, IJU menegaskan kepada semua pihak baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis saat bertugas. Karena, jurnalis dalam pekerjaannya dilindungi oleh UU Nomor 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis.

Terlebih lagi,  tindakan kekerasan tidak dibenarkan dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun karena, negara ini negara hukum di mana segala masalah diselesaikan lewat prosedur hukum, bukan kekerasan ala ‘jalanan’.

Untuk itu, IJU mendesak kepada Menteri PU Pera Mochamad Basoeki Hadimoeljono untuk mencari tahu siapa anak buahnya yang telah melakukan kekerasan tersebut, dan segera memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu. IJU juga meminta oknum yang telah melakukan kekerasan tersebut harus meminta maaf dan membayar segala kesalahannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. (asr)

Share

Video Popular