Oleh: Zang Shan

Diperkirakan Kongres Nasional PKT XIX yang bakal diselengarakan pada kuartal terakhir tahun ini, disaat itu pertemuan tersebut tidak hanya akan menjadi isu utama bagi rakyat Tiongkok, bagi seluruh dunia terutama daerah dan negara tetangga RRT pun akan menimbulkan pengaruh amat besar.

Poin perhatian utama Kongres Nasional PKT XIX kira-kira ada tiga.

Pertama, apakah pertemuan itu akan mengikuti kelaziman 20 tahun terakhir yakni, menelurkan suksesor kekuasaan tertinggi baru. Jika tidak, apakah itu berarti bahwa Xi Jinping akan terus memegang kekuasaan tertinggi PKT hingga Kongres Nasional PKT XX lima tahun mendatang, sehingga mengubah ekologi politik PKT?

Kedua, pemilihan calon anggota Komite Tetap Politbiro Pusat, ini akan menentukan arah politik mendasar PKT 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan.

Ketiga, Wang Qishan (tangan kanan Xi Jinping dalam memberantas korupsi) pergi atau tinggal. Sehubungan dengan pernyataan PKT bahwa program anti korupsi akan “berjalan selamanya”, jika Wang Qishan memutuskan pensiun dan meninggalkan inti kekuasaan PKT, maka kekuasaan Komisi Inspeksi Disiplin Pusat yang meningkat signifikan sejak Kongres Nasional PKT XVIII (2012) dan pembentukan yang disebut Komisi Pengawasan Nasional, mampukah lembaga itu secara terus menerus mengawasi ketat terhadap Partai Komunis Tiongkok dan instansi pemerintah serta para pejabat pemerintahan RRT, itu masih merupakan sebuah pertanyaan besar.

Saat ini sistem perpolitikan dunia secara garis besar dibagi menjadi dua jenis yakni otoriter dan demokrasi. Tidak diragukan RRT tergolong sistem otoriter. Andaikan mengesampingkan perbedaan nilai-nilai, fungsi efektif dari rezim otoriter membutuhkan seorang tokoh “pemimpin” kuat yang memiliki otoritas tertinggi, baru bisa mengomando beroperasinya sistem pemerintahan secara efektif.

Tren arah politik Tiongkok pasca keterbukaan era Deng Xiaoping, pada dasarnya bergerak menuju proses menghilangkan kekuasaan mutlak. Hingga era Hu Jintao dan Wen Jiabao (2002-2012), otoritas pimpinan tertinggi sudah semakin melemah, maka tak terhindarkan buruknya sistem kenegaraan dan tersendatnya sistem operasional. Setelah Kongres Nasional PKT XVIII, Beijing berusaha mencari dan memulihkan efektivitas sistem, selain program anti-korupsi, yang lebih penting adalah memulihkan otoritas kepemimpinan tertinggi, karena selain cara ini tidak ada jalan lain.

Namun, jika menilik 2.000 tahun sejarah Tiongkok, diawal dinasti acapkali adalah kaisar atau lembaga kekuasaan tertinggi yang mengontrol sistem otoritas tertinggi, kemudian berangsur-angsur berubah menjadi kekuasaan kaisar berhadap-hadapan dengan para pejabat dalam kelembagaan, akhirnya berubah menjadi lembaga mengontrol kaisar. Disaat dinasti mengalami masa melemah, acapkali akan muncul situasi ‘reformasi’, kekuasaan kaisar mengambil langkah-langkah dan berupaya keras mengembalikan efektivitas operasional kelembagaan.

Efek jangka pendeknya ialah yang disebut dengan zhong xing (di masa pertengahan dinasti, dari kondisi lemah menjadi kuat kembali), namun situasi pada umumnya adalah reformasi tersebut gagal, selanjutnya segala masalah sosial semakin memburuk, disusul dengan mengundang agresi asing di bawah serangkaian gangguan ‘ketidaktenteraman dalam negeri’, sehingga akhirnya menyebabkan kemusnahan dinasti.

Yang disebut dengan reformasi zhong xing adalah setelah pemimpin tertinggi menyadari masalah sosial, ia berupaya bertindak dan hendak mencoba membatasi ekspansi kepentingan para pejabat dan klan kaya. Namun dikarenakan tindakan-tindakan seperti itu acapkali membutuhkan sistem birokrasi otokratis untuk melaksanakan, hasilnya, berbagai tindakan refor¬masi sebaliknya malah memperburuk masalah.

Maksimalisasi efektivitas sosial dan keadilan sosial bagaikan dua kaki landasan sosial, masing-masing butuh melangkah maju, barulah seluruh masyarakat secara berangsur bisa maju. Keadilan sosial adalah keinginan yang berdasarkan rasa takut sebagai inti, sedangkan efektivitas adalah ketakutan yang berdasarkan keinginan sebagai inti, ini adalah Yin dan Yang dalam simbol Taichi. Begitu Yin dan Yang-nya kehilangan keseimbangan, maka barangkali dapat terjadi keruntuhan sosial setiap saat.

Setelah Kongres Nasional PKT XVIII, kebijakan otoritas tertinggi Beijing adalah membatasi kepentingan para pejabat dan klan berkuasa, dengan harapan bisa mengurangi situasi ketidakseimbangan antara Yin dan Yang. Namun, persis seperti situasi yang sering terjadi pada 2.000 tahun ini, kebijakan seperti ini membutuhkan lembaga-lembaga dan para pejabat untuk melaksanakan. Situasi saat ini sudah jelas bahwa Beijing sedang menghadapi ‘perlawanan lunak’ total seluruh kelembagaan. Para pejabat Tiongkok dan klan berkuasa, tidak mendukung kebijakan seperti ini bahkan sangat antipati, maka baru ada teriakan tuntutan dari Beijing hingga parau bahwa “Harus tetap konsisten dengan pusat”. Ini sebenarnya adalah pertempuran antara kekuasaan tertinggi melawan seluruh sistem.

Oleh karena itu Kongres Nasional PKT XIX ini adalah sebuah rintangan maha besar. Sebenarnya ini adalah sebuah halangan yang hampir mustahil untuk diatasi, Beijing tidak rela membiarkan perampasan semena-mena dari kalangan pejabat korup dan klan berkuasa yang berlarut-larut, namun juga tidak rela menyerahkan kembali sebagian kekuasaannya kepada masyarakat. Jika Beijing tidak mampu mendapatkan titik tumpu yang lain diluar sistem, maka dalam internal sistem momentum yang sekarang ini eksis di Tiongkok, sudah tidak mampu mengubah arah Tiongkok di masa depan. (Lin/Yant)

Share

Video Popular