Erabaru.net – DPR sudah menggulirkan hak angket terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Panitia Khusus (Pansus) yang digagas oleh DPR sudah dibentuk. Sebanyak tujuh fraksi sudah mengirimkan nama-nama dan sudah ditentukan pimpinan pansus dan anggotanya dalam rapat tertutup dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan sejumlah perkembangan terus terjadi setelah adanya fraksi-fraksi yang tadinya tak mengirimkan nama-nama, nyatanya berbalik badan mendukung Hak Angket KPK seperti PAN dan Gerindra.

Meski demikian, pembentukan dan hasil kinerja Pansus KPK dinilai tak akan bisa tuntas seperti pansus lainnya di DPR. Sebastian Salang memperkirakan pada akhiirnya Pansus KPK akan mengeluarkan rekomendasi dan berkakhir tanpa kejelasan.

Hal demikian dikarenakan, pembentukan pansus diwarnai dengan sejumlah kepentingan seperti menyelamatkan kepentingan pribadi dan kelompok. Apalagi jika dilihat dari komposisi anggota pansus dan pimpinan terdiri orang-orang berkaitan dengan perkara dengan kasus tengah dipersidangkan di Pengadilan.

Oleh karena itu, KPK diminta tak khawatir dengan keberadaan Pansus Hak Angket KPK yang digulirkan oleh DPR. KPK diminta fokus untuk fokus agenda pemberantasan korupsi yang tak boleh berhenti.

“DPR sudah biasa membuat pansus, lalu pansus itu berhenti di tengah jalan, sampai mengeluarkan rekomendasi lalu menguap begitu saja, itu biasa, menjadi catatan KPK jangan terpengaruh selama yakin mestinya jalan terus karena upaya pemberantasan korupsi tak boleh berhenti,” ujar Sebastian Salang.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donald Faridz menilai pansus yang dibentuk oleh DPR sebenarnya sudah ilegal dikarena paripurna pada 28 April 2017 lalu terkait keputusan pengguliran hak angket kepada KPK tak sesuai dengan Undang-Undang MD3.

“Karena proses sudah sejak awal cacat hukum maka proses pembentukan pansus hingga pemeriksaan itu akan bernilai cacat hukum,” katanya. Baca Selengkapnya 

Share

Video Popular